Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title BURUH SIAP MENGGUGAT BELEID MENAKER SOAL PENUNDAAN PEMBAYARAN THR
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 14 Mei 2020
https://insight.kontan.co.id/news/buruh-siap-menggugat-beleid-menaker- soal-
Page/URL
penundaan-pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) segera melayangkan gugatannya ke
Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) perihal Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan penundaan pembayaran THR.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, Surat
Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan
Hari Raya (THR) Tahun 2020 itu bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan.

PP 75/2020 tersebut mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya
H-7 lebaran. "Perusahaan bahkan bisa dikenai denda 5% apabila terlambat
membayar THR," terangnya kepada KONTAN, Rabu (13/5). Ada lima gugatan yang
diajukan buruh:

Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 agar dinyatakan tidak berlaku. Kedua,meminta PTUN dan MA
menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi
buruh di seluruh Indonesia. Ketiga,menolak pembayaran dilakukan dengan cara
mencicil dan menunda. Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan
Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan
yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja.
Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.
Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan penundaan
atau mencicil THR pasca posko THR keagamaan mulai dibuka Senin 11 Mei.

"Baru ada konsultasi seperti pekerja PKWT dan outsourcing. Apakah mereka
mendapatkan THR. Juga pekerja yang dirumahkan apakah mendapatkan THR,"
katanya, Rabu (13/5).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta,
Andri Yansyah menyebut hingga kini belum ada perusahaan yang minta penundaan.
Kalaupun ada ia berharap tidak banyak. "Sampai saat ini belum ada," kata Andri
kepada KONTAN, Rabu (13/5).

Page 134 of 231.