Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 137
Kementerian pun mengatur adanya denda terhadap keterlambatan pemberian THR
oleh perusahaan.
Selanjutnya, ketiga, seandainya telah terjadi kesepakatan dengan pekerja,
perusahaan harus melaporkannya kepada dinas terkait di daerah setempat.
Keempat, Kementerian memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR serta denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayarkan kewajibannya kepada pekerja.
Adapun untuk mengawal pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2020,
Kemenaker telah membentuk pos komando di masing-masing provinsi. Kementerian
juga memastikan surat ini telah diedarkan melalui bupati atau wali kota setempat.
Page 136 of 231.
