Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 159
Title PENGUSAHA KAGET TERANCAM DENDA 5 PERSEN KALAU TELAT BAYAR THR
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514162626-92-503449/pengusah a-kaget-
Page/URL
terancam-denda-5-persen-kalau-telat-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Para pengusaha mengaku kaget dengan ancaman denda yang mengintai
jika mereka gagal membayarkan tunjangan hari raya ( THR ) tepat waktu sesuai
aturan yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Antonius J Supit mengaku tak tahu-menahu soal ketentuan denda yang harus
dibayarkan jika pengusaha menunda bayar THR tahun ini.
Ia mengira pemerintah dengan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan yang
diterbitkan beberapa waktu lalu telah memberikan kelonggaran ke pengusaha yang
tertekan penyebaran virus corona untuk menunda atau mencicil pembayaran THR
dan meniadakan dendanya.
"Bayar denda? Setahu saya diperbolehkan menunda pembayaran THR (lewat Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan)," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com pada
Kamis (14/5) sore.
Anton menilai kalau denda tetap diberlakukan, pemerintah memberikan pilihan sulit
untuk pengusaha. Bagai menelan buah simalakama, pengusaha tak punya banyak
pilihan; mau bayar tak mampu tapi tak bayar kena denda.
Ia mengaku sulit membayangkan bagaimana pengusaha yang usahanya beberapa
bulan terakhir tertekan virus corona dapat membayarkan THR. Katanya, beban yang
harus ditanggung pengusaha di luar THR sudah cukup berat.
"Artinya itu terserah pemerintah maunya gimana. Mau bela hak karyawan oke juga
tapi kalau perusahaan tidak punya dana dan mau bangkrut ya mau gimana?"
katanya.
Dia juga menyayangkan kebijakan yang menyamaratakan seluruh sektor usaha baik
yang tengah berjaya mau pun yang terseok-seok akibat wabah virus corona.
"Tidak bisa menyamaratakan (semua sektor) karena keadaan perusahaan dalam
kondisi saat ini sektoril sangat berat, ada yang tak punya bank problem (masalah
keuangan), ada juga yang mesti restrukturisasi," terangnya.
Senada, Ketua Dewan Presidium Nasional (DPN) Bidang Ketenagakerjaan dan
Page 158 of 231.
