Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title KSPI RESMI GUGAT SURAT EDARAN MENAKER SOAL THR KE PTUN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514165730-92-503469/kspi-res mi-gugat-
Page/URL
surat-edaran-menaker-soal-thr-ke-ptun
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggugat Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 terkait THR ke PTUN Jakarta.
Gugatan resmi didadaftarkan 14 Mei 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan gugatan diajukan karena surat tersebut
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan yang mewajibkan pengusaha membayar THR 100 persen kepada para
buruh.

Sambil mengikuti proses gugatan, pihaknya tetap mendesak kepada seluruh
pimpinan perusahaan untuk membayar THR paling lambat H-7 minimal sebesar 1
bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun.

Sedangkan bagi yang belum 1 tahun, besarnya diberikan secara proporsional seperti
diamanatkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan.

"Bilamana ada perusahaan yang terlambat membayar THR atau membayar dengan
cara mencicil atau menunda pembayaran THR maka, KSPI akan menggugat secara
perdata perusahaan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dengan tuntutan
pengusaha wajib membayar denda sebesar 5 persen," kata Said Iqbal dalam
keterangan tertulisnya, Kamis (14/5).

Terkait perusahaan yang tak mampu membayarkan THR secara penuh, KSPI
meminta agar laporan pembukuan keuangan perusahaan selama satu tahun terakhir
diperiksa. Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan tidak mampu membayar THR
sesuai aturan adalah mereka yang benar-benar merugi.

Perusahaan juga wajib menunjukkan laporan keuangan perusahaan dalam tahun
berjalan. "Dalam hal ini, KSPI juga menginstruksikan kepada anggotanya untuk
mengacu pada PP 78/2015 sebagai dasar pembayaran THR jika diminta berunding
dengan perusahaan," tegas Said Iqbal.

KSPI juga mengingatkan menaker bahwa penggunaan SE untuk memperbolehkan
perusahaan berpotensi memunculkan gejolak dimana-mana.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu telah
menerbitkan surat edaran berisi izin bagi perusahaan swasta untuk menunda atau

Page 160 of 231.