Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 160
Jaminan Sosial Apindo Aloysius Budi Santoso juga menuturkan pihaknya tak
mengetahui konsekuensi denda 5 persen bagi pengusaha gagal bayar THR.
Namun, dengan payung hukum yang ada, dia berharap pekerja dapat memahami
kesulitan yang tengah dihadapi pengusaha. Harapannya, pekerja mau diajak
kompromi dan menyetujui penundaan bayar THR.
"Kalau tidak mau sepakat akan masuk ke proses pengadilan hubungan perindustrial,
mau dipaksa kalau engga ada duitnya gimana? Mau dipelintir, diancam tapi kalau
emang tidak ada cash flow- nya, terus mau gimana?" ucapnya.
Ia menilai, pemerintah telah memberikan payung hukum yang sesuai namun ia
khawatir para pekerja tak mau menyepakati penundaan THR. Dia pun
mengingatkan para pekerja akan konsekuensi yang lebih berat jika pengusaha
dipaksa membayar THR seperti tindakan PHK atau kehilangan pekerjaan akibat
kebangkrutan pengusaha.
Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu telah
menerbitkan surat edaran berisi izin bagi perusahaan swasta untuk menunda atau
mencicil pembayaran THR karyawan pada lebaran tahun ini.
Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan
dalam tahun 2020. Ida mengatakan perusahaan yang tidak mampu membayar THR
Keagamaan pada waktu yang ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog
antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
Ida mengatakan perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan pada
waktu yang ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog antara
pengusaha dan pekerja atau buruh.
Meskipun memberikan kelonggaran, Ida menyatakan perusahaan yang menunda
atau mencicil THR tetap harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Artinya, keputusan penundaan atau pembayaran THR dengan cara dicicil tak
menghilangkan hukuman denda. Jika mengacu pada PP 78/2015, denda pengusaha
yang terlambat membayarkan THR sebesar 5 persen per hari sejak berakhirnya
batas waktu kewajiban pengusaha.
(wel/agt).
Page 159 of 231.
