Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 187
"Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala
dingin, mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi
keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut," lanjut
Politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait THR, Kepala DPMPTSP dan Naker, Dwi Hermanto menyebut sudah ada 47
perusahaan yang memberikan THR. Besarannya tidak sama. Untuk karyawan
dengan masa kerja 12 bulan terus menerus diberikan THR sebesar 1 bulan gaji.
Buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional
sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi
12 (bulan).
"THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," kata Dwi.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19, ada 2 opsi
bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.
Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
sama sekali, diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang
disepakati.
Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda,
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR. Tetap dibayarkan pada
tahun 2020. "Untuk mengawasi pelaksanaan Pemberian THR ini, kami selalu
berkoordinasi dengan serikat pekerja," ungkapnya.
Page 186 of 231.
