Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title KSPI GUGAT SURAT EDARAN THR KE PTUN JAKARTA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/qabk4w428/kspi-gugat-surat-edaran-thr-k e-ptun-jakarta
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendaftarkan
gugatan atas suratan edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
terkait tunjangan hari raya (THR) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
pada Kamis (14/5). Gugatan itu resmi teregister dalam Kepaniteraan PTUN Nomor:
107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.

"Sesuai Pasal 7 PP 78/2015, bilamana ada perusahaan yang terlambat membayar
THR setelah H-7 lebaran atau membayar dengan cara mencicil atau menunda
pembayaran THR maka, KSPI akan menggugat secara perdata perusahaan tersebut
ke Pengadilan Negeri setempat dengan tuntutan pengusaha wajib membayar denda
sebesar 5 persen dengan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sebesar
100 persen," kata Presiden KSPI Said Iqbal berdasarkan siaran pers yang diterima di
Jakarta, Kamis.

Said meminta perusahaan untuk menjalankan kewajibannya dan membayar 100
persen THR. Bila tidak mampu membayar penuh dengan menggunakan edaran
tersebut, dia menyerukan agar menunjukkan secara tertulis laporan pembukuan
keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang menyatakan perusahaan merugi dan
laporan keuangan perusahaan dalam tahun berjalan.

Dia memberi contoh sebuah perusahaan di Sukabumi, Jawa Barat yang akhirnya
membayarkan THR secara penuh setelah didemo ribuan buruh meski awalnya
sempat ingin mencari opsi lain. "Ini menjelaskan bahwa perusahaan menyatakan
tidak mampu membayar THR di tengah pandemi corona kemudian membayar
dengan cara dicicil atau ditunda ternyata tidak benar. Buktinya setelah didemo baru
bersedia membayar penuh," kata dia.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menandatangani Surat Edaran Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei
yang memastikan kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan
perundang-undangan.

Namun, dalam edaran tersebut terdapat opsi penundaan dan pembayaran bertahap
jika pengusaha tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan dalam
perundang-undangan yaitu maksimal tujuh hari sebelum hari raya.

Opsi pertama adalah pembayaran secara bertahap jika perusahaan tidak mampu

Page 189 of 231.