Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title SERIKAT BURUH RESMI GUGAT SE MENAKER SOAL PENGUSAHA BOLEH CICIL THR
Media Name liputan6.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4254351/serikat-buruh-resmi-gugat -se-menaker-
Page/URL
soal-pengusaha-boleh-cicil-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Gugatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terhadap surat
edaran (SE) Menaker terkait THR sudah resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta, pada
Kamis (14/5/2020). Gugatan tersebut teregister dalam Kepaniteraan PTUN Nomor:
107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.

Sehubungan dengan sudah didaftarkannya gugatan tersebut, Presiden KSPI Said
Iqbal mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk membayar THR
paling lambat H-7 minimal sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja
selama 1 tahun.

Sedangkan bagi yang belum 1 tahun, besarnya diberikan secara proporsional.

"Sesuai yang diatur dalam Pasal 7 PP 78/2015, bilamana ada perusahaan yang
terlambat membayar THR atau membayar dengan cara mencicil atau menunda
pembayaran THR. Maka, KSPI akan menggugat secara perdata perusahaan tersebut
ke Pengadilan Negeri setempat dengan tuntutan pengusaha wajib membayar denda
sebesar 5 persen dengan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sebesar
100 persen," kata Said Iqbal dalam siaran persnya, Kamis (14/5/2020).

Kata dia bilamana terdapat perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar THR
secara penuh atau menggunakan SE Menaker tersebut. Diharuskan perusahaan
menunjukan secara tertulis laporan pembukuan keuangan selama satu tahun
terakhir dan dan laporan keuangan dalam tahun berjalan yang menyatakan
perusahaan dalam kondisi rugi.

KSPI juga mengingatkan pemerintah, perihal terbitnya SE tersebut berpotensi
terjadinya gejolak. Seperti di PT Yongjin dan Dhosan di Sukabumi, yang setelah
didemo ribuan buruh perusahaan kemudian membayar THR secara penuh.

"Ini menjelaskan bahwa perusahaan menyatakan tidak mampu membayar THR di
tengah pandemi corona kemudian membayar dengan cara dicicil atau ditunda
ternyata tidak benar. Buktinya setelah didemo baru bersedia membayar penuh,"
lanjutnya.

Perihal telah digugat ke PTUN pada hari ini, maka KSPI mengingatkan agar
perusahaan di Indonesia dalam membayar THR tidak mengacu menggunakan SE
Menaker. Karena sedang menjadi objek sengketa yang belum diputuskan hasilnya.

Page 191 of 231.