Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020

Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis kesehatan yang berkelindan dengan
ancaman resesi tersebut. Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 itu terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas)
Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite
bertanggung jawab kepada Presiden.

KESEHATAN- EKONOMI DI SATU KENDALI

Penanganan kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 berjalan beriringan.
Pemerintah membentuk komite untuk menyinergikan kedua aspek tersebut.

JAKARTA, KOMPAS - Kasus Covid-19 di Indonesia belum reda. Selain masalah kesehatan,
pandemi itu juga membuat kegiatan ekonomi melambat. Pemerintah membentuk Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis kesehatan yang
berkelindan dengan ancaman resesi tersebut.

Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli
2020 itu terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta
Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite bertanggung jawab kepada
Presiden.

Komite itu dibentuk untuk menyinergikan kebijakan penanganan pemulihan ekonomi dan
penanganan Covid-19. Pembentukan komite ini sekaligus merampingkan atau membubarkan
sejumlah tim, badan koordinasi, dan badan di pemerintahan. Tugas tim, badan, atau badan
koordinasi yang dibubarkan itu dikembalikan kepada kementerian yang menaungi atau satgas
komite.

Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibubarkan, misalnya, dilaksanakan
Komite Kebijakan dan/atau Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 di pusat dan daerah juga dibubarkan, yang kemudian tugas
dan fungsinya dilaksanakan Komite Kebijakan dan/atau Satgas Penanganan Covid-19.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite, Senin
(20/7/2020), di Jakarta, menyebutkan, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan
kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi
cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut
tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu. Kegiatan ekonomi yang
terganggu berdampak pada lonjakan jumlah penganggur dan penduduk miskin.

"Kita tidak mau akibat normal baru masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin
protokol kesehatan. Kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal
ini ada irisan. Setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2020 ada 26,42 juta orang miskin di RI.

Penegasan serupa pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam
wawancara khusus dengan Kompas pada 29 Mei 2020. "Konstruksi seolah-olah pemerintah
hanya mementingkan ekonomi tidak benar. Situasi ini dimulai dari kesehatan sehingga sangat
tidak logis jika pemerintah tidak menangani kesehatannya," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan
menyebutkan, komite dibentuk untuk merumuskan perencanaan sekaligus melaksanakan

9