Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 7
Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
menegaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bakal diperpanjang hingga 2021.
Kepala BKF, Febrio Kacaribu menuturkan, program PEN yang harus diperpanjang hingga 2021
khususnya adalah program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan mislan.
"Perpanjangan program PEN khususnya tahun 2021 kita harus dilanjutkan perlindungan sosial.
Biasanya perlindungan sosial hanya Rp 100 triliun saja, tapi sekarang jadi Rp 203,90 triliun.
Tahun depan pasti masih lebih besar dibanding waktu normal," ujarnya dalam diskusi daring di
Jakarta, kemarin.
Disampaikannya, alokasi PEN 2021 di antaranya fokus untuk perlindungan sosial, UMKM, serta
sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan kelanjutan program PEN ini
diperkirakan besaran defisit APBN 2021 masih berada di atas tiga persen.
Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (I<EM PPKF) un-tuk
penyusunan Rancangan APBN 2021, pemerintah memperkirakan besaran asumsi defisit
mencapai hingga 4,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun Febrio memperkirakan defisit RAPBN 2021 lebih lebar dari usulan sebelumnya yakni 4,5-
4,7% dari PDB setelah melalui konsultasi DPR dan banyak pihak. "Kami merasa dan melihat
dengan assessment kami itu (4,17%) tidak mungkin cukup untuk arah PEN yang kami harap
terjadi," katanya.
Seperti diketahui biaya penanganan termasuk PEN Covid- 19 tahun 2020 mencapai Rp695,20
triliun yang mengakibatkan APBN
2020 mengalami defisit 6,34%. Padahal pemerintah selalu menjaga defisit di bawah 3% dan
bahkan di bawah 2%. Namun pada 2023, pemerintah komitmen untuk kembali menjaga defisit
di bawah 3%.
Dimana untuk UMKM akan terus didukung, sektoral dan pemda terutama yang labor intensive
tetap akan dilanjutkan. Kendati demikian, RI tak boleh lupa mengejar visi menuju negara maju.
Adapun saat ini, Indonesia telah masuk dalam kategori negara-negara middle income up dengan
pendapatan per kapita sebesar 4.050 dollar AS per tahun.
"Kita mau tetap bercita-cita dengan segala yang kita hadapi. Ini pasti berlalu, kita mau supaya
25 tahun dari sekarang jadi negara maju. Ini berat, pasti. Tapi kita harus mengejar, bukan
sesuatu yang mustahil," kata Febrio.
Sebelumnya, BKF menilai dampak gelombang kedua penyebaran virus corona akan membuat
perekonomian terjerembab lebih dalam. Karena itu, menurut Febrio, pemerintah dan
masyarakat harus bekerja sama untuk menekan kurva kasus positif covid-19. Salah satunya
dengan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan di masa kenormalan
baru.
Menurut Febrio, gelombang kedua corona juga akan, membuat perekonomian gagal pulih pada
2021 dan masih bergerak di kisaran nol persen. Padahal, proses pemulihan diharapkan bisa
dimulai sejak akhir 2020.
Disampaikannya, pemerintah harus siap untukberbag;ai skenario terburuk termasuk terjaidinya
second wave dan lamanya proses pemulihan ekonomi nasional. Namun dia bilang, hati tersebut
harus dihindari sebisa mungkin mengingat terbatasnya kemampuan fiskal untuk biaya jaring
pengaman sosial secara terus-menerus.
6
