Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

SOAL RESHUFFLE KABINET, HIPMI BERHARAP JOKOWI PILIH MENTERI YANG PRO
PERTUMBUHAN
. Kabar perombakan atau kabinet Indonesia Maju kembali menjadi perbincangan akhir-akhir ini.
Bahkan terdapat sejumlah nama yang diisukan akan menjabat beberapa posisi menteri.

Bila ada perombakan kabinet, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani berharap, Presiden Jokowi menempatkan orang-orang
yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi dalam negeri.

"Harapannya, Presiden memposisikan menteri yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan
penguatan ekonomi dalam negeri, bukan menteri yang pragmatis dengan kepentingan jangka
pendek," ujar Ajib kepada Kontan.co.id, Senin (21/12).

Ajib memberikan penilaian terhadap beberapa kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.
Menurutnya, menteri yang bisa mengoptimalkan fungsinya adalah Menteri Keuangan dan
Menteri BUMN.

Ajib menilai, Menteri Keuangan bisa menjaga keuangan negara secara teratur dan akuntabel,
meski di tengah pandemi Covid-19 dan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa.

"Struktur APBN bisa ditata untuk menjaga stabilitas perekonomian dan banyak insentif fiskal
yang memberikan ruang likuiditas positif buat dunia usaha," ujar Ajib.

Sementara, Menteri BUMN dinilai konsisten mendorong efisiensi internal BUMN, meningkatkan
kualitas SDM, serta peningkatan peran BUMN dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap
APBN. Ajib juga menilai bahwa pembuatan BUMN menjadi upaya untuk bisa mengontrol BUMN
sebagai penggerak ekonomi yang efektif.

Ajib juga menilai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah memiliki kinerja yang bagus,
tetapi belum optimal. Menurutnya, ini dikarenakan fungsi utama dan kemampuan untuk
mengeksekusi ada di kementerian teknis.

Adapun, kementerian lain yang dianggap belum optimal seperti Menteri Koperasi dan UKM,
Menteri Ketenagakerjaan, hingga Menteri Perdagangan.

Ajib menilai, Menteri Koperasi dan UKM belum bisa secara optimal mengelola UKM yang ada di
Indonesia, bahkan bila melihat dari sisi database UKM.

Sementara, Ajib juga melihat Menteri Ketenagakerjaan belum bisa mengoptimalkan fungsinya
untuk menahan gelombang PHK dan pengangguran yang meningkat drastis selama pandemi.

Lalu, Menteri Perdagangan dianggap belum optimal dalam membuat neraca perdagangan ekspor
impor, bahkan Kementerian ini sempat memiliki konflik dengan Kementerian Pertanian pada
Maret lalu terkait dengan kebijakan impor beberapa komoditas.

Meski Ajib menyebut ada kinerja beberapa menteri yang belum optimal, Ajib menerangkan
bahwa keputusan untuk reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Hipmi memberikan pandangan, agar setiap kementerian harus bisa menjalin sinergi dan
program terbaiknya. Ketika terjadi perbedaan kebijakan antar kementerian, akan membuat
bingung dan merugikan dunia usaha," ujar Ajib.

Lebih lanjut, dari skala 1-5, Ajib menilai kinerja Menteri Keuangan dan Menteri BUMN di kisaran
4,5. Dia memberikan angka 4 untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara
kementerian teknis lainnya sekitar 2,5.

62