Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019
P. 66

Title          RIDWAN KAMIL AKUI 100 INDUSTRI HENGKANG DARI JABAR KARENA UPAH
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      28 November 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1277810/ridwan-kamil-akui-100-industri-he ngkang-dari-
               Page/URL
                              jabar-karena-upah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui bahwa upah buruh Jawa Barat tidak
               kompetitif bagi industri padat karya. Ia juga mengakui, lebih dari 100 perusahaan di
               Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah karena alasan upah.

               "(Perusahaan bangkrut) itu akibat dari tidak sanggupnya industri padat karya
               terhadap beberapa aspek upah di Jawa Barat yang memang tidak kompetitif," kata
               Ridwan Kamil, di Bandung, Kamis, 28 November 2019.

               Ridwan Kamil mengklaim, alasan itulah yang membuatnya memilih menerbitkan
               ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lewat Surat Edaran. Sebelumnya,
               Gubernur Jawa Barat selalu menerbitkan Keputusan Gubernur untuk penetapan
               UMK untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya.

               "Itulah kenapa lahir Surat Edaran. Sedang dikomunikasikan, agar dipahami bawah
               UMK tetap naik, usulan kota/kabupaten melalui bupati/walikota disetujui. Tapi bagi
               yang tidak mampu, kita lakukan sebuah cara, dengan adil, selama buruhnya
               bahagia, mau menerima, tidak harus selalu sesuai UMK, sehingga tidak perlu terjadi
               penutupan, perpindahan. Ini bukan basa-basi karena kenyataannya sudah banyak
               yang pindah," kata dia.

               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan,
               produk hukum penetapan UMK 2020 di Jawa Barat kali ini berbeda dengan tahun-
               tahun sebelumnya yang dituangkan berupa Keputusan Gubernur. "Surat Edaran
               juga produk tata usaha negara. Prinsipnya sama, produk tata usaha negara itu
               memiliki konsekuensi hukum," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat 22 November
               2019.

               Ade mengatakan, Surat Edaran itu sengaja tidak melulu berisi soal upah. "Ini juga
               jadi peringatan bagi pengusaha agar tidak selalu menggunakan kondisi penetapan
               upah minimum untuk hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini juga untuk
               mendorong perusahaan lebih terbuka pada pekerja dan serikat pekerjanya," kata
               dia.

               AHMAD FIKRI








                                                       Page 65 of 83.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71