Page 68 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019
P. 68
Sementara itu, Asisten Daerah III Suhup menyatakan, Pemkab Bekasi telah
mengirimkan surat kepada Pemprov Jabar agar segera menetapan SK UMK. "Jadi
soal SK ini sudah kami kirimkan sebenarnya suratnya pada gubernur yang
ditandatangani bupati. Surat dikirimkan tanggal 27 November kemarin. Jadi semoga
saja segera diterbitkan SK nya," ucap dia.
Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah
membenarkan adanya perbedaan surat edaran dengan SK. Menurut dia, sebenarnya
jika seluruh perusahaan patuh, maka surat edaran tidak menjadi masalah.
"Namun di kala perusahaan yang mungkin tidak patuh, dengan tidak memberikan
gaji sesuai UMK, akan ada kesulitan bagi pengawas, karena tidak ada sanksi," ucap
dia.
Sedangkan terkait UMSK, Nur menjelaskan, berdasarkan PP 78/2015, penetapan itu
sepenuhnya berada di ranah buruh dengan perusahaan. "Urusannya jadi bipartit,
pemerintah tidak punya kewenangan memfasilitasi seperti layaknya UMK. Meski
begitu, kami turut membantu, inisiatif. Hanya saja memang masih dalam proses,
terutama perundingan antara dua kubu yang bertolak belakang ini, buruh dan
perusahaan. Namun inisiatif ini terus dilakukan," ucap dia.
Page 67 of 83.
