Page 67 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019

Title MINTA RIDWAN KAMIL TERBITKAN SK UMK, BURUH BEKASI JUGA ANCAM MOGOK KERJA
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 28 November 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01323708/minta-ridwan-kam il-terbitkan-
Page/URL
sk-umk-buruh-bekasi-juga-ancam-mogok-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ribuan buruh dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu, 28 November 2019. Dalam
aksi itu, mereka mendesak Gubernur Jawa Barat mengubah Surat Edaran Nomor:
561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2020, menjadi surat keputusan (SK).

Mereka mengaku kecewa dengan kebijakan Gubernur Ridwan Kamil yang memilih
menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 dalam bentuk surat
edaran. Menurut mereka, surat edaran lemah lantaran tidak memiliki konsekuensi
hukum.

"Surat edaran itu tidak mengikat pihak perusahaan untuk mengikuti UMK yang
ditetapkan. Soalnya, tidak ada ancaman sanksi jika perusahaan itu tidak
mengikutinya. Maka kami mendesak agar segera diganti menjadi bentuk SK," kata
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Suparno saat
beraudiensi dengan perwakilan Pemkab Bekasi.

Menurut dia, saat ini buruh telah dikecewakan dengan penetapan UMK yang tidak
sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kondisi diperparah dengan tidak adanya
koridor hukum yang melindungi para pekerja dari upah murah lantaran surat edaran
itu.

Maka dari itu, kata Suparno, para buruh telah bersepakat dengan memberi waktu
kepada gubernur untuk segera menerbitkan SK tentang UMK 2020 paling lambat
pada 2 Desember mendatang.

"Jika tidak, kami sepakat untuk ikut mogok daerah tanggal 2,3,4 Desember. Kawan-
kawan buruh di Bekasi, kota maupun kabupaten, tidak usah masuk kerja. Sama-
sama ke Bandung. Akan ada 100.000 buruh yang akan mogok kerja," ucap dia.

Selain penerbitan SK, ribuan buruh ini pun menuntut ditetapkannya Upah Minimum
Sektoral Kabupaten (UMSK) Bekasi. Hingga kini, UMSK tak pernah ditetapkan
kendati telah berulang kali dibahas. "Kami desak UMSK yang harus sudah ditetapkan
di Bekasi. Ini menunjang pendapatan kami berdasarkan beban kerja yang dimiliki,"
ucap dia.

Page 66 of 83.