Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 35
Mengenai sistem pengupahan, Timboel menilai yang berlaku sekarang melalui
penetapan upah minimum sudah cukup baik. Tapi, pemerintah harus
membenahinya dengan mengalokasikan APBN/APBD dan Jaminan Sosial untuk
subsidi buruh. Melalui cara ini, Timboel yakin daya beli pekerja semakin kuat
sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk upah yang akan diubah perhitungannya per jam, Timboel menilai mekanisme
ini hanya tepat untuk jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan dalam waktu
yang tidak lama. Kemudian, posisi pemberi dan penerima upah dalam hubungan
kerja setara, sehingga posisi tawar mereka sama, bukan subordinat sebagaimana
dalam hubungan kerja yang berlaku sekarang ini.
"Upah per jam bisa diterapkan untuk jenis pekerjaan tertentu antara lain konsultan,
pengacara, dan jenis usaha jasa lainnya," lanjutnya.
Menurutnya, jika upah per jam diberlakukan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya
tetap seperti perusahaan manufaktur, akan merugikan pekerja dan pengusaha.
Penerapan upah per jam akan bertentangan dengan kepastian jam istirahat, lembur,
dan perhitungan iuran 5 program jaminan sosial.
Terkait unemployment benefit yakni manfaat yang akan diterima buruh yang
mengalami PHK berupa upah maksimal 6 bulan sebagai pengganti pesangon,
menurut Timboel tidak tepat. Melalui program itu, pemerintah berencana selain
memberi manfaat berupa upah maksimal 6 bulan, buruh yang bersangkutan
mendapatkan pelatihan. Timboel tidak yakin dalam waktu maksimal 6 bulan itu
buruh tersebut bisa mendapat pekerjaan baru.
Sebagai solusi, Timboel mengusulkan pesangon diintegrasikan dalam jaminan sosial
yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan pesangon. Iurannya
dibayar oleh pengusaha secara rutin. Melalui skema jaminan sosial itu, pekerja bisa
memilih apakah ingin menggunakan pesangonnya untuk tumpuan hidup selama
mencari pekerjaan baru atau wirausaha. "Rencana pembuatan RUU Cipta Lapangan
Kerja ini masih membuat ketidakpastian bagi pekerja. Perjuangan serikat buruh
tahun 2020 makin berat," katanya.
Page 34 of 59.
