Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 33
OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DINILAI POTENSI CIPTAKAN PHK MASSAL
Title
Media Name hukumonline.com
Pub. Date 02 Januari 2020
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e0da228e0bbc/omnibus-law-ci pta-
Page/URL
lapangan-kerja-dinilai-potensi-ciptakan-phk-massal/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Rencana pemerintah menggulirkan pembentukan Omnibus Law melalui RUU Cipta
Lapangan Kerja mendapat sorotan tajam dari kalangan buruh. Mereka menolak
pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang diperkirakan
bakal semakin menurunkan kesejahteraan buruh dan masyarakat secara umum.
Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah melihat RUU Cipta
Lapangan Kerja akan meningkatkan PHK missal. Proses pembahasan omnibus law
mengarah pada penghapusan atau penurunan besaran pesangon dan sistem
pengupahan. Selain itu, menyerahkan sistem ketenagakerjaan pada mekanisme
bipartit yakni perundingan pengusaha dan buruh di tempat kerja.
Ilhamsyah yakin perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan PHK yang berimbas
pada besaran pesangon itu bakal menciptakan banyak perusahaan melakukan PHK
massal. Lalu, buruh yang menganggur akibat PHK massal ini tak lantas mendapat
pekerjaan, sehingga menjadi beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan
negara.
"Alih-alih cipta lapangan kerja, pengesahan omnibus law akan menciptakan
gelombang PHK," kata Ilhamsyah saat dikonfirmasi Hukumonline, (2/1/2020).
Mengenai pengupahan, Ilhamsyah melihat arahnya pada perubahan mekanisme
perhitungan upah menjadi per jam. Hal ini menjauhkan buruh dari kepastian kerja.
Dia menilai perhitungan upah berdasarkan per jam tidak tepat mengingat jaring
pengaman sosial di Indonesia masih lemah. "Upah minimum yang saat ini
digunakan di Indonesia merupakan mekanisme yang tepat," kata dia.
Dia pun menilai sistem ketenagakerjaan yang bakal diserahkan melalui mekanimse
perundingan bipartit di tempat kerja akan memperburuk kesejahteraan buruh.
Faktanya, pemberangusan serikat pekerja masih marak terjadi dan penegakan UU
No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja tidak berjalan sesuai harapan.
Page 32 of 59.
