Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020
P. 88
"Kami minta pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan corona. Buruh saja
bisa menunda aksi, DPR harusnya juga bisa menunda pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja," tegasnya.
Apalagi, kata Iqbal, sampai saat ini belum lihat upaya-upaya serius dari pemerintah
agar corona tidak mewabah dan merajalela terutama di kawasan industri. "Yang
paling rentan ini buruh di pabrik-pabrik. Jutaan buruh dilingkungan yang sama. Pagi
dan pulang di jam yang sama. Bus angkutan yang sama. Sangat rentan berada di
keramaian," katanya.
Menurut Iqbal, seharusnya pabrik diliburkan dengan skema bergiliran untuk
mengurangi berkumpulnya orang dalam jumlah yang besar. Sejauh ini, upaya yang
dilakukan perusahaan hanya menyiapkan hand sanitizer dan penerapan budaya
hidup bersih yang dinilai kurang efektif.
Iqbal menjelaskan, tingkat kebersihan pabrik berbeda. Dia mengatakan mayoritas
perusahaan besar tak memiliki masalah kebersihan berbeda dengan perusahaan
kecil.
Kondisi itu diperburuk dengan ketiadaan langkah jelas dari pemerintah dan
pengusaha untuk memperhatikan keselamatan buruh.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku masih menaruh harapan kepada
Presiden Jokowi. Dia yakin pemerintah akan mendengar suara buruh dalam RUU
Omnibus Law Cipta Kerja. Elly juga turut prihatin bahwa corona semakin masif.
Untuk itu, Elly meminta buruh tidak meremehkan kondisi ini.
"Kita minta serikat buruh tidak menganggap remeh situasi ini. Perjuangan terhadap
Omnibus Law Cipta Kerja akan terus dilanjutkan. DPR juga jangan coba-coba
memanfaatkan situasi ini dengan melakukan pembahasan diam-diam terus tiba-tiba
disahkan," ucapnya..
Page 87 of 142.
