Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 75
upahnya dapat menjadi di bawah upah minimum sehingga otomatis harus merevisi
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur upah dan
pesangon. Hal itu sangat penting karena selain menjadi denyut nadi bagi pekerja,
upah merupakan salah satu unsur utama pada hubungan kerja.
Sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian harus
benar-benar menerapkan skema pembayaran upah per jam yang tidak hanya
melihat pada faktor dorongan kuat untuk peningkatan investasi yang walaupun tiap
tahun sudah ada stabilitas peningkatan investasi Rp 88,3 triliun atau 12,24 persen
dari Rp 721,3 triliun pada 2018 menjadi Rp 809,6 triliun pada 2019 (Jawa Pos, 2/2).
Jangan sampai berimplikasi pada pertumbuhan lapangan kerja baru walaupun
skema pengupahan per jam dengan nilai besar sebenarnya biasa dilakukan di
negara maju untuk pekerja jasa dan paro waktu seperti di Australia, Prancis,
Jerman, Belanda, Inggris, dan Irlandia. Spirit adopsi upah per jam dari negara-
negara maju tersebut akan membuka kesempatan bagi perusahaan dalam
memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya sehingga upah per jam
nanti menjadi upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. Harapannya,
skema itu bisa meningkatkan produktivitas pekerja dan tidak mereduksi
kesejahteraan pekerja/buruh.
Page 74 of 143.
