Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 78

Title          SURVEI IPO: DUA MENTERI JOKOWI-MA'RUF DENGAN KINERJA TERBURUK DAN KERAP
                              BIKIN GADUH
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      08 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.kompas.com/read/2020/02/08/18530681/survei-ipo-dua-me nteri-
                              jokowi-maruf-dengan-kinerja-terburuk-dan-kerap-bikin
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               JAKARTA, - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah
               mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM
               (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama
               kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

               Hal ini berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31
               Januari 2020.

               "Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk
               dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi
               pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, " ujar Dedi dalam
               paparan diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia,
               Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

               Menurut 27,5 persen responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk.

               Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan
               kinerja Kemenkumham buruk.

               Selain itu, ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk,
               yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6 persen
               responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23
               persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.

               Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
               dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan
               17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
               Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen.

               Kemudian, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal
               (Kemendes PDTT) dengan 16 persen dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan
               15,9 persen.

               Dedi mengungkapkan ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat
               memberikan penilaian tersebut.

               "Yakni 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan



                                                       Page 77 of 143.
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83