Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 156

Title          BELUM ADA PERUSAHAAN DI KUDUS YANG AJUKAN PENANGGUHAN UMK 2020
               Media Name     jateng.antaranews.com
               Pub. Date      13 Desember 2019
                              https://jateng.antaranews.com/berita/280408/belum-ada-perusahaan-di-ku dus-yang-
               Page/URL
                              ajukan-penangguhan-umk-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Kudus - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten
               Kudus Bambang TW mengatakan sampai kini belum ada perusahaan yang memiliki
               kewajiban melaksanakan pembayaran upah minimum kabupaten (UMK) mengajukan
               penangguhan UMK 2020.

               "Kalaupun ada perusahaan yang hendak mengajukan penangguhan, masih ada
               kesempatan karena batas akhir pengajuan hingga 21 Desember 2019," ujarnya di
               Kudus, Jumat.

               Sebelumnya, kata dia, perusahaan juga diberikan sosialisasi soal ketentuan UMK
               2020 setelah ada keputusan dari Gubernur Jateng terkait besaran UMK di masing-
               masing kabupaten/kota.

               Ia mengungkapkan sosialisasi terkait pelaksanaan upah minimum kabupaten Kudus
               tahun 2020 yang digelar 28 November 2019 dihadiri 120 perusahaan di Kabupaten
               Kudus.

               Ketika dilakukan sosialisasi UMK 2020 juga tidak ada perusahaan yang mengajukan
               keberatan sehingga semua dituntut melaksanakan kewajibannya membayarkan
               upah pekerja sesuai Surat Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/58 tahun 2019
               tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Jateng Tahun 2020.


               Sesuai SK Gubernur Jateng, nominal UMK Kudus 2020 ditetapkan sebesar
               Rp2.218.451,95.

               Untuk mengajukan penangguhan pembayaran upah pekerja sesuai UMK 2020,
               memang tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

               Di antaranya, melampirkan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha
               dengan serikat pekerja atau buruh perusahaan terkait.

               Selain itu, perusahaan tersebut juga diminta melampirkan laporan keuangan selama
               dua tahun terakhir dan harus disertai dengan hasil laporan tim audit independen






                                                      Page 155 of 176.
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161