Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 160

pihak imigrasi. Setelah itu, pekerja migran bisa kembali memproses perpanjangan
               visa kerja.


               "Pihak pengacara saya juga berhasil mendapatkan saksi ahli dan bukti-bukti bahwa
               kasus yang saya alami itu juga banyak dialami oleh pekerja-pekerja lainnya dan
               surat itu diteruskan ke Department of Justice di Hong Kong," kata Yuli.

               Apakah aktivitas menulis Yuli soal demonstrasi Hong Kong bisa
               dikategorikan sebagai aktivitas politik?

               Dalam konteks ini, kita kan kembali lagi kepada keberadaan yang bersangkutan. Itu
               tentu multiinterpretasi. Tapi, tentunya ketika visa izin kerja yang bersangkutan
               adalah untuk bekerja di sana sebagai pekerja domestik, itulah yang sebaiknya
               berlaku. Tidak melakukan hal-hal yang di luar dengan izin kerja yang diberikan.


               Adakah bentuk perlindungan lain terhadap Yuli?

               Sesuai dengan Konvensi Wina, tugas kami adalah memberikan perlindungan. Sesuai
               dengan hukum nasional kita juga, melindungi warga kita di negara setempat ketika
               bermasalah hukum. Perlindungan yang kami berikan adalah pendampingan untuk
               memastikan agar hak-hak yang bersangkutan terpenuhi oleh hukum setempat.


               Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pengacara. Hak itu kan sudah
               diakomodasi. Artinya, saudara Yuli sudah didampingi oleh pengacaranya. Kemudian
               jika diperlukan, penerjemah, kami bisa siapkan. Nah, bantuan yang diberikan KJRI,
               apakah itu memberikan pengacara yang ditunjuk oleh KJRI ataupun penerjemah, itu
               sifatnya adalah layanan. Apakah yang bersangkutan ini menggunakan atau tidak itu
               pulang kepada yang tersebut.

               Sesuai dengan hukum internasional yang diatur di Konvensi Wina tahun 1961 dan
               1963, perwakilan asing tidak boleh melakukan intervensi terhadap hukum setempat.
               Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi tersebut sebagai pedoman
               dalam hubungan internasional yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1982 tentang
               Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Berserta Protokol
               Opsionalnya terkait Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi
               Wina Mengenai Hubungan Kosuler Berserta Protokol Opsionalnya terkait Hal
               Memperoleh Kewarganegaraan.

               Bentuk pendampingannya seperti apa dari pihak KJRI?

               Kami hadir di persidangan. Karena, yang bersangkutan sudah memilih sendiri
               pengacaranya. Jadi, itu hak yang bersangkutan apakah ingin memilih pengacaranya
               sendiri atau dibantu oleh KJRI. Kami menghormati pilihan yang bersangkutan. Tapi,
               tetap, walaupun yang bersangkutan sudah memilih sendiri pengacaranya, kami
               tetap hadir di sana untuk melakukan pendampingan dari sisi proses hukumnya
               secara keseluruhan.








                                                      Page 159 of 176.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165