Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

Utoh pun menyampaikan, kenaikan manfaat tersebut nantinya akan BP Jamsostek
umumkan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan Agus Santoso mengatakan, pergantian julukan ini tidak akan mengubah
jalur visi dan misi. Menurutnya, BP Jamsostek akan tetap berpegangan pada tujuan
utama yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia melalui
berbagai perlindungan yang diberikan kepada para pekerja.

Saat ini, BP Jamsostek memberikan banyak jaminan kepada para pekerja yang
merupakan warga negara Indonesia. untuk Pekerja Penerima Upah (PU) atau setiap
orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain
dari pemberi kerja, BP Jamsostek memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian jaminan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Sedangkan untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja yang
melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh
penghasilan dari kegiatan atau usahanya, BP Jamsostek memberikan jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Agus menjelaskan, BP Jamsostek telah melalui banyak tantangan selama
menjalankan tugasnya selama 42 tahun ini. "Bisa mencapai 42 tahun perjalanan,
saya kira hal itu didukung atas kerja sama semua pihak, termasuk dukungan
stakeholder kami, kami memiliki 325 kantor cabang di seluruh Indonesia,"
ungkapnya.

Meskipun, sudah ada 52 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar.
Menurutnya masih jauh dibelakang Singapura dan Malaysia, maka perlu untuk
meningkatkan pengelolaan, agar sesuai dengan regulasi yang ada.

Harapan Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
mewakili para buruh, ia tidak setuju dengan digantinya BPJS Ketenagakerjaan
menjadi BP Jamsostek.

"Ya tidak bisa karena dalam UU No. 24 Tahun 2011, tentang BPJS hanya dikenal
nama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau mau ubah nama BPJS
maka harus diubah UU BPJS nya dulu," kata Said, saat dihubungi Liputan6.com.

Terkait evaluasi layanan BPJS selama ini, KSPI belum mendapatkan data yang cukup
untuk mengevaluasi kinerja BPJS. Begitu pula dengan bergantinya nama tersebut, ia
mengungkapkan tidak ada hubungannya dengan kinerja BPJS.

Untuk ke depannya ia berharap, agar BPJS patuh terhadap Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi
menanggapi panggilan baru BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek .

Page 43 of 176.