Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 43

"Orang masih rancu antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
               Sehingga begitu ditawarkan, banyak yang belum tertarik. Ini bisa dilihat dari angka
               kepesertaan yang masih sekitar 40 jutaan peserta. Sementara jumlah pekerja kita
               (sekitar) 130 juta," tuturnya.


               Dia menganggap, perubahan nama itu tidak perlu sampai merevisi undang-undang
               yang menaungi keberadaan lembaga jaminan sosial tersebut. Cukup dengan
               menerbitkan sebuah Peraturan Menteri (Permen) saja.

               Usai mendengar pergantian julukan tersebut, Dede Yusuf pun memberikan
               tanggapannya. "Bagus sudah diganti, memang ide itu pertama kali saya yang
               mengusulkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX, namun lama tidak
               dijalankan," kata Dede saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, pada Jumat 13
               Desember 2019.

               Menurutnya hal itu bertujuan agar terlepas dari bayang-bayang BPJS Kesehatan,
               dan BPJS yang lainnya. Maka, diusulkanlah untuk mengganti nama tersebut menjadi
               BP Jamsostek. "Agar orang fokus juga bahwa ini adalah jaminan sosial
               ketenagakerjaan," jelasnya.


               Karena menurutnya, masih banyak ditemukan dalam sosialisasi yang diperoleh
               pihaknya, adanya kerancuan antara BPJS Kesehatan dengan Ketenagakerjaan.

               Ia mengaku sudah mengusulkan pergantian nama tersebut sekitar 3 tahun lalu saat
               RDP. "Saya berkali-kali dalam sambutan, pun selalu saya sampaikan tentang
               pergantian nama BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.


               Ada Peningkatan Layanan?

               Utoh Banja melanjutkan, pergantian nama panggilan ini sejalan dengan promosi
               kenaikan santunan untuk beberapa program. "Pergantian Julukan ini sejalan dengan
               campaign line. Jadi mempengaruhi semua materi promosi yang akan kami
               keluarkan," kata Utoh kepada Liputan6.com.


               Bentuk promosi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang
               kenaikan manfaat untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
               yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).


               Seperti santunan untuk Jaminan Kematian, yang secara jumlah akan naik dari Rp 24
               juta menjadi Rp 42 juta. Lalu ada juga bantuan beasiswa bagi ahli waris pekerja
               yang meninggal.


               "Bantuan Beasiswa untuk ahli waris pekerja yang meninggal (Jaminan Kematian dan
               Jaminan Kecelakaan Kerja) dari Rp 12 juta untuk 1 orang anak, jadi bantuan
               beasiswa dari pendidikan dasar sampai kuliah untuk 2 orang anak senilai maksimal
               Rp 174 juta," terang Utoh.








                                                       Page 42 of 176.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48