Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 90

Dalam upaya mewujudkan visi misi tersebut, BNP2TKI, yang akan segera berubah
               nama menjadi BP2MI, memiliki rencana strategis untuk meningkatkan perlindungan
               dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, serta untuk
               meningkatkan tata kelola pemerintahan.

               Tujuan dari rencana strategis itu, kata Tatang, tentunya untuk meningkatkan
               kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa melalui peningkatan
               penempatan PMI yang terampil dan profesional.

               Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan terselenggaranya peningkatan tata kelola
               organisasi yang efisien, afektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

               "Jadi badan ini akan fokus meningkatkan tenaga terampil dan profesional.

               Kedua menurunkan low level dan high risk atau berisiko tinggi. Dan yang ketiga
               bagaimana mengelola yang non prosedural. itu keduanya tentunya dapat
               terselenggara dari peningkatan tata kelola itu sendiri," katanya.

               Sementara itu, untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI dan
               keluarganya, BP2MI memiliki indikator kinerja sasaran strategis yang dapat diukur
               dari produktivitas tingkat upah PMI terhadap pendapatan per kapita dan penurunan
               kasus PMI.

               Kemudian, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, BP2PMI juga memiliki
               indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi, nilai
               Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), opini BPK atas laporan
               keuangan dan indeks kepuasan layanan.

               Struktur organisasi badan baru tersebut, katanya, disusun berdasarkan kawasan,
               sehingga pejabat dan staf dapat memahami secara komprehensif, mulai dari proses
               penempatan sampai perlindungan.

               Kemudian, besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara
               penempatan dan provinsi yang menjadi tanggung jawab di kedeputian masing-
               masing.

               Kedeputian bertanggung jawab dalam hal tata kelola PMI secara end to end sesuai
               dengan kewilayahan masing-masing.

               Pewarta: Katriana Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2019 .















                                                       Page 89 of 125.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95