Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

Jadi, mungkin juga di Indonesia, pola bekerja dengan waktu fleksibel ini akan menjadi konsep
baru yang menarik, baik bagi perusahaan maupun bagi pegawai.

Kesiapan perusahaan sendiri bagaimana?

Survei ini melihat dari sisi pekerja. Para pekerja melihat perusahaannya siap dengan kebijakan
ini dan menyiapkan pekerja agar bekerja di rumah ataupun bekerja dengan pola flexible time.
Perusahaannya pun memberikan komunikasi instruksi yang masih jelas bagaimana pola kerja
dan apa yang harus diselesaikan ketika karyawan bekerja di rumah.

Dengan melihat hasil itu, apakah ke depan akan terjadi perubahan kebijakan kantor, seperti
perekrutan pegawai, cuti, dan presensi?

Sepertinya akan seperti itu. Semua sistem akan beradaptasi, baik dari sisi organisasi maupun
dari sisi pegawai. Untuk sementara ini survei yang kami lakukan baru dari sisi persepsinya
pegawai. Mereka lebih memilih untuk fleksibel sehingga tidak jenuh di rumah, tapi juga tidak
sepenuhnya kerja di kantor.

Persepsi seperti ini mungkin akan ditindaklanjuti institusi, seperti meningkatkan infrastruktur
atau membuat reorganisasi bagi struktur perusahaan. Persepsi ini akan mengubah persepsi
perusahaan untuk mempertimbangkan adanya pola kerja waktu flleksibel sebab tren bekerja
dari rumah sudah ada sejak 1980-an. Kecenderungannya itu diterapkan negara maju dan
proporsi perusahaan yang membuat pola kerja ini semakin meningkat.

Pandemi ini seharusnya menjadi momentum bagus untuk perusahaan-peru-sahaan untuk
mencoba konsep bekerja di rumah (work from home) yang ideal seperti apa.

Bagaimana semestinya pula pemerintah melihat dan merespons hal ini?

Kemungkinan pekerjaan rumah pemerintah ialah perbaikan infrastruktur. Bisa jadi pemerataan
di seluruh wilayah karena ini menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan dan institusi,
yakni adanya teknologi informasi.

Jadi, yang perlu dipertimbangkan apabila kebijakan flexible time dilakukan dalam skala nasional
dan semua sektor ialah pemerataan infrastruktur dan meningkatkan literasi digital. Pemerintah
perlu membuka payung hukumnya melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
Kemenakertrans. Karena flexible time juga menguntungkan, perusahaan lebih efisien, juga
mengatasi masalah urban seperti kemacetan. (M-l)

117