Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 122
INSENTIF PRAKERJA DINAIKKAN LIMA KALI LIPAT
Sedikitnya 1,7 juta pekerja terkena PHK di masa pandemi ini. Mereka saat ini lebih butuh insentif
buat bertahan hidup ketimbang pelatihan yang digelar program kartu prakerja.
MANAJEMEN Pelaksana Program Kartu Prakerja mewacanakan penaikan insentif lima kali lipat
untuk peserta program tersebut, termasuk pengurangan dan pembatasan jumlah pelatihan.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky
mengatakan langkah itu diambil untuk menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus mengubah program itu menjadi semibansos dalam
menghadapi pandemi covid-19.
"Sesuai dengan masukan dari KPK dan berbagai pihak, kami akan melakukan perbaikan, di
antaranya membenahi payung hukum, pembatasan jumlah pelatihan, dan juga meningkatkan
insentif lima kali lebih besar dan mengurangi program lima kali lebih besar juga," ungkapnya
dalam webi-nar Cegah korupsi, Tingkatkan Efektivitas Kartu Prakerja, kemarin.
Panji memaparkan penaikan insentif itu tak lepas dari banyaknya pekerja saat ini yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi covid-19. Pihaknya pun memodifikasi
program tersebut menjadi semibansos, tidak murni pelatihan belaka bagi pencari kerja.
Sebelum dimodifikasi, pemerintah mengalokasikan Rp3.550.000 sebagai insentif kepada tiap
peserta kartu prakerja. Insentif itu akan ditranser setiap bulan ke rekening peserta selama
empat bulan. Per bulannya, tiap peserta akan menerima RpGOO.OOO.
Namun, sejalan dengan rencana penaikan insentif itu, pemerintah kini menganggarkan Rp20
triliun untuk program tersebut dari sebelumnya Rp 10 triliun.
"Rp20 triliun tidak semua untuk pelatihan, tapi juga untuk insentif," ucap Panji.
Di webinar yang sama, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyana Heryawan menyarankan agar
manajemen pelaksana kartu prakerja mulai fokus dalam mengatasi situasi terkini. yakni
banyaknya korban PHK akibat pandemi.
"Saya melihat sebelumnya ada masalah disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan perut.
Enggak efektif karena pekerja saat ini membutuhkan RpGOO ribu daripada pelatihan," ujarnya.
Disorientasi yang dimaksudnya ialah ketidakselarasan antara tujuan kartu prakerja, yakni
peningkatan kompetensi kerja dan situasi terkini saat lapangan kerja terus menyusut akibat
pandemi.
"Program kartu prakerja harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya,"
tegasnya.
Payung hukum
Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana, yang juga menjadi pembicara di webinar yang sama,
menyampaikan apresiasi pihaknya atas langkah-langkah perbaikan yang diambil.
121
