Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kebijakan ini berjalan dengan semestinya. Membantu
masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat situasi darurat. Selebihnya kebijakan ini
diinginkan tepat sasaran, serta diisi dengan ragam pelatihan yang memang sesuai dengan
peruntukan. Artinya ketika seseorang telah menamatkan studi pelatihan yang dijalankan dalam
program tersebut maka dirinya benar-benar mendapat ilmu yang sesuai kondisi kekinian. Bukan
malahan mendapatkan pengetahuan yang justru percuma ketika diterapkan di tengah
masyarakat. ''Memikirkan pelatihan yang tepat untuk era digital seperti dewasa ini adalah
keharusan. Terlebih kebutuhan pasar juga cenderung serba elektronik sehingga harus
dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas program yang dijalankan,''tutur staf pengajar
peraih gelar doktor dari Australia ini. Kondisi ini jugalah yang menuntut transparansi dan
akuntabilitas dalam menjalankan program kartu prakerja.

Di tengah pandemi covid-19, program prakerja menjadi angin segar, terutama bagi masyarakat
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempat bekerja . Seperti yang
dirasakan Muhammad Asrofi. Warga Desa Papasan Kecamatan Bangsri ini semula bekerja di
salah satu pabrik mebel di Desa Sinaggul, Kecamatan Mlonggo. Ia tiba-tiba di-PHK oleh
perusahaan pada bulan Maret lalu tanpa adanya uang pesangon. ''Mengikuti program prakerja
ini harus sabar mulai dari pendaftaran online butuh waktu lama mantengin ponsel menunggu
informasi pengumuman lolos atau tidaknya,''ungkapnya. Setelah lolos digelombang pertama, ia
masih harus menunggu jadwal pelatihan hingga memperoleh sertifikat hingga akhrnya
mendapat insentif setelah pelatihan pertama.

Program Kartu Prakerja sudah berjalan dari gelombang satu hingga gelombang tiga dan saat ini
akan memasuki gelombang empat. Sejumlah pihak meminta agar ada evaluasi dari pelaksanaan
program tersebut. Untuk merespon permintaan itu, pemerintah juga segera mengevaluasi
pelaksanaan pembayaran Kartu Prakerja tahap empat. Selain itu, proses verifikasi juga sedang
dilakukan BPKP terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja gelombang pertama hingga
gelombang ketiga. Kemudian, pendampingan hukum juga bakal diberikan oleh Kejaksaan Agung
agar pelaksanaan program ini agar sesuai aturan hukum.

Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan 5,6 juta peserta bisa menerima menfaat dari Kartu
Prakerja, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap peserta
mendapat insentif totalnya sebesar Rp 3.550.000. Adapun rinciaannya, Rp 1 juta untuk biaya
pelatihan, Rp 600.000 per orang per bulan untuk insentif pasca pelatihan, yang akan diberikan
selama empat bulan atau totalnya mencapai Rp 2,4 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000
merupakan insentif survei.

Pemerintah pun mengaku sudah menindaklanjuti temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) soal program Kartu Prakerja. Saat ini, manajemen program Kartu Prakerja sedang
melakukan evaluasi sehingga pendaftaran peserta program Kartu Prakerja gelombang keempat
terpaksa ditunda. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin menjelaskan,
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah melakukan audiensi dengan
KPK pada tanggal 5 dan 8 Juni 2020 terkait program yang menjadi janji kampanye Presiden
Joko Widodo waktu Pilpres 2019.

Ekonom Indef Dradjad H Wibowo menyarankan pemerintah mengedepankan edukasi publik
terkait Covid-19 karena edukasi tersebut sangat penting untuk membantu ekonomi pulih lebih
cepat. Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi
126