Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 132
Kartu Prakerja menjanjikan Rp 3,55 juta kepada setiap pesertanya. Sebesar Rp 1 juta dalam
bentuk voucher untuk membeli paket pelatihan. Sisanya, Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan
dan Rp 150 ribu untuk survei yang dilakukan sebanyak tiga kali. Untuk mendapatkan insentif
Rp 600 ribu peserta harus menyelesaikan pelatihan.
Sampai saat ini, sudah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah
pendaftar mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah
terpilih sebanyak 680.918 peserta.
Komposisi peserta juga sudah sesuai arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang
terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 392.338 (58%) peserta merupakan pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM
sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).
Sebanyak 573.080 peserta telah mengikuti pelatihan. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan,
antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha,
pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya.
Sedangkan 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima
sertifikat. Mereka yang telah menerima insentif ada sebanyak 361.209 peserta dengan total Rp
216.725 miliar.
Sayangnya, masyarakat harus sabar menunggu Program Kartu Prakerja gelombang 4. Pasalnya
belum ada kejelasan kapan program vokasi dan semi bantuan sosial ini kembali bergulir.
Denni mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu terbitnya aturan yang menjadi dasar
hukum dari Kartu Prakerja. "Gelombang 4 Kartu Prakerja sesuai arahan dari Komite Cipta Kerja
menunggu sampai peraturan presiden soal kartu Prakerja keluar. Jadi kita tunggu saja," ujarnya.
Pendaftaran Kartu Prakerja dihentikan pada pertengahan Mei 2020. Langkah ini dilakukan demi
menjamin program Kartu Pra Kerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang
membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya. Serta
mengupayakan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.
131
