Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Chief
Corporate Affairs Gojek, Nila Marita, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu
(27/6/2020).

Penegasan dari Gojek ini diumumkan setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal mengatakan PHK yang dilakukan Gojek kepada 430 karyawannya tidak sesuai
dengan UU Ketenagakerjaan.

Dalam kecamannya, KSPI mengutip sebuah surat dari Co-CEO Gojek Andre Soelistyo yang isinya
menyatakan bahwa menyampaikan karyawan yang di-PHK akan menerima pesangon (minimum
gaji 4 pekan) ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.

"Apa yang dilakukan manajemen hanya memberikan konpensasi dalam bentuk 4 pekan adalah
pelanggaran serius," kata Said Iqbal, yang mendesak Gojek membatalkan PHK terhadap ratusan
karyawannya.

Menanggapi kritik itu, Nila menjelaskan bahwa email Andre sifatnya global dan ditujukan ke
seluruh karyawan di seluruh negara tempat Gojek beroperasi.

"Pemberian pesangon mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing negara, termasuk di
Indonesia," tegas Nila.
Ia menambahkan bahwa Gojek juga telah menjelaskan mengenai keputusan dan perubahaan
strategi perusahaan di 16 sesi pertemuan (townhall) dengan karyawan, yang kemudian
dilanjutkan dengan sesi pertemuan tatap muka antara setiap karyawan terdampak dengan
atasannya masing-masing dan juga perwakilan HRD.

Lebih lanjut Nila mengatakan bahwa selain pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan, karyawan
yang di-PHK juga mendapat dukungan lainnya dari Gojek antara lain, asuransi kesehatan,
peralatan kerja, dukungan transisi karir serta dukungan lainnya sebagaimana disebutkan dalam
pemberitahuan kepada karyawan.

137