Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 143
Selain itu, KPK menilai seharusnya kartu prakerja melibatkan lembaga yang kompeten di bidang
sertifikasi. Temuan dalam pelaksanaannya ada peserta yang tidak melengkapi pelatihan tetapi
dapat insentif 600 ribu per bulan.
"Kita juga lihat untuk kurasi lembaga pelatihan harusnya libatkan lembaga-lembaga yang
kompeten di bidang sertifikasi bidang itu sendiri," ujar Wawan.
Selain itu, KPK menemukan potensi konflik kepentingan dari penunjukan platform mitra
prakerja. Wawan menjelaskan, penunjukan platform masih ada kekosongan hukum, padahal
program ini menggunakan APBN.
Lima dari delapan platform di kartu prakerja terlibat dengan lembaga pelatihan milik platform
tersebut. Mereka pun mengiklankan platform milik mereka sendiri.
"Oleh sebab itu, ini menjadi concern kami terkait dengan conflict of interest tadi," kata Wawan.
KPK Beri Rekomendasi
KPK sudah mengeluarkan rekomendasi. Pertama, menghentikan gelombang keempat kartu
prakerja dan perbaiki gelombang 1-3.
KPK juga merekomendasikan, Kemenaker harus mendorong 1,7 juta yang tercatat sebagai pihak
terdampak Covid-19 supaya diutamakan untuk mendaftar kartu prakerja.
Berikutnya, untuk menghindari konflik kepentingan, kartu prakerja disarankan mengeluarkan
platform yang memiliki lembaga pelatihan.
Selain itu, mengenai konten disarankan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dilibatkan untuk
menstandarisasi materi pelatihan. Konten pelatihan yang dapat diakses secara gratis di YouTube
juga disarankan dihapus.
"Kalau memang persis bener yang di YouTube dan gratis itu ya sudah itu dikeluarkan saja," kata
Wawan.
[bal].
142
