Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

migran yang telah kembali. Sebagian besar dari total jumlah tersebut bekerja di Malaysia
(12.696 orang), Hongkong (10.265), Taiwan (6.903) dan Singapura (3.392).

PEMERINTAH SIAPKAN SKEMA KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN

JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan skema kepulangan pekerja migran Indonesia
(PMI). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memproyeksikan kepulangan PMI
berdasarkan kontrak kerja yang habis pada Juli hingga Agustus 2020 mencapai total 50.114
pekerja. Berdasarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko- TKLN) dan
Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKim) dari 1 Januari hingga 25 Juni 2020 tercatat 39.005
pekerja migran yang telah kembali. Sebagian besar dari total jumlah tersebut bekerja di Malaysia
(12.696 orang), Hongkong (10.265), Taiwan (6.903) dan Singapura (3.392).

Hal itu diungkapkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dikutip dari situs covid19.go.id . Dia
menegaskan, pihaknya tak hanya memberikan perlindungan dan fasilitas kepada mereka yang
pulang secara reguler tetapi juga yang bermasalah. Menurut Benny, ada empat kondisi PMI
yang bermasalah. Keempat kondisi tersebut yakni terkait hubungan industrial atau
ketenagakerjaan, masalah keimigrasian, masalah konsuler atau berhadapan dengan masalah
hukum di negara penempatan, dan terakhir terkait dengan masalah sosial. "Khusus PMI yang
bermasalah, kami tidak hanya menerima bagaimana ketika mereka tiba di Tanah Air tetapi juga
kepulangan mereka di kampung halaman. Ini menjadi tanggung jawab BP2MI," ujar Benny saat
berdialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Minggu (28/6).

Ia mencontohkan, BP2MI memfasilitasi kepulangan 222 jenazah. "Mereka tiba di Tanah Air dan
kami siapkan ambulans. Ini bukti negara hadir untuk melindungi PMI," ujarnya. Benny
menjelaskan, PMI bermasalah adalah PMI yang masuk kategori perlindungan negara hingga
mereka tiba di kampung halaman. Bagi BP2MI, para pekerjaa migran mendapatkan sebutan
sebagai very very important person (VVIP).

Karena itu, dalam bentuk apa pun, pelayanan harus dilakukan kepada PMI, termasuk
perlindungan. Pada sisi lain, perlindungan yang diberikan BP2MI sesuai dengan instruksi
presiden. "Tolong lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki,"
ucapnya menirukan pesan Presiden Jokowi. Hal tersebut sangat beralasan karena mereka salah
satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. "Mereka disebut sebagai pejuang devisa,
sumbangan devisa yang mereka berikan pada 2019 mencapai Rp159,6 triliun," ujar Benny.

Terkait dengan kepulangan PMI di masa pandemi, BP2MI dan pihak terkait telah menerapkan
protokol kepulangan PMI ke Tanah Air. "Apabila mereka mengantongi hasil PCR dari negara
penempatan, otomatis mereka tidak lagi mengikuti PCR di dalam negeri. Hanya dilihat berkas
administrasi," ujar Benny. Hal tersebut diberlakukan kepada para pekerja migran yang melewati
titik debarkasi seperti di pelabuhan dan bandar udara. "Jika mereka negatif, maka selanjutnya
ada pemeriksaan imigrasi. Setelah imigrasi mereka melewati pemeriksaan BP2MI," lanjutnya.

Sementara Wakil Koordinator Subbidang Pengamaan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas
Nasional Laksma TNI Ribut Eko mengatakan, pihaknya bakal melakukan karantina kepada PMI
yang hasil tesnya menunjukkan positif Covid-19. "Kami memonitor mulai dari kedatangan
sampai ke Indonesia, kemudian sampai dia dites, positif atau negatif, kemudian dikarantina,
sampai pengembalian," ujarnya. Kedatangan para pekerja migran terpantau di beberapa pintu
masuk negara, seperti Batam, Jakarta, dan Benoa. Pihaknya bekerja sama dengan satuan tugas
pelaksana di lapangan untuk memonitor kedatangan PMI melalui debarkasi pelabuhan dan
bandar udara.( covid19.go.id-56 ).

45