Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 MARET 2019

Title KEPESERTAAN BPJS TK JADI TOLOK UKUR KESEJAHTERAAN PEKERJA
Media Name koran-sindo.com
Pub. Date 06 Maret 2019
http://koran-sindo.com/page/news/2019-03-06/2/4/Kepesertaan_BPJS_TK_Ja
Page/URL
di_Tolok_Ukur_Kesejahteraan_Pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) dinilai menjadi tolok ukur
kesejahteraan pekerja di suatu daerah.

Dari jumlah itu akan terlihat bagaimana para pe kerja di daerah tersebut
mendapatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kepesertaan ini menjadi
tolok ukur. Semakin banyak kepesertaan di suatu daerah, maka kesejahteraan
pekerjanya se makin terjamin," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E.
Ilyas Lubis pada acara peluncuran peraturan bupati (perbup) dan peraturan daerah
(perda) tentang ke pe ser taan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Bupati Sorong,
Papua Barat, Senin (4/3).

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong mengeluarkan Perbup Nomor
2/2018 tentang Kewajiban Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Wilayah
Kabupaten Sorong. Selain itu, juga telah terbit Perda Nomor 10/ 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai
Honorarium Daerah dan Aparat Kampung di Kabupaten Sorong. Selanjutnya, Perda
Nomor 11/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sorong. Langkah
Pemkab Sorong ini me nunjukkan kepedulian pemda terhadap para pekerjanya, baik
yang sektor formal, non-formal, aparatur sipil negara (ASN) non-pegawai negeri sipil
(PNS), maupun pekerja sektor khusus.

"Komitmen yang ditunjukkan Pemkab Sorong ini sangat bisa ditiru oleh daerah lain.
Kami mengimbau pemerintah daerah lain untuk mencontoh kebijakan Pemkab
Sorong ini," kata Ilyas. Menurut Ilyas, ada sekitar 100 pemerintah daerah yang telah
mengeluarkan perbup ten - tang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, yang
berupa perda masih sedikit, termasuk Pemkab Sorong. "Artinya, kalau dalam bentuk
perda, menjadi komitmen bersama antara Pemkab Sorong dan DPRD Kabupaten
Sorong untuk memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya," kata Ilyas.

Adapun teknisnya, lanjut Ilyas, pekerja bukan penerima upah diwajibkan oleh
pemerintah daerah melalui perda tadi untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, me la lui komunitasnya, mereka mengikuti kepesertaan ini secara mandiri.
Adapun pekerja sektor khusus, seperti nelayan, petani, penjual pinang, dan
pedagang pa sar, dibiayai pemda. Dananya di ambil melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Soal jangka waktu, Ilyas berharap ini dilakukan secara

Page 47 of 100.