Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 58
memutuskan Prolegnas 2020-2024 termasuk Prolegnas prioritas 2020. Termasuk
dalam Prolegnas tersebut RUU (omnibus law) cipta lapangan kerja.
Ida mengatakan, tahapan berikutnya DPR menyampaikan Prolegnas tersebut
kepada Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah akan menyampaikan Naskah Akademik
dan Draft RUU (omnibus law) tersebut kepada DPR. "Mudah-mudahan minggu ini
bisa disampaikan. Jadi bukan karena Pemerintah tidak siap, tapi lebih karena
mengikuti alur dan tahapan yang ada," kata Ida kepada Kontan.co.id, Ahad (2/2).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan, pihaknya belum bisa menilai apakah omnibus law cipta lapangan kerja
yang saat ini belum dibahas di DPR menandakan pemerintah kurang siap.
"Sebaiknya ditanyakan ke pemerintah soal kesiapan untuk masuk ke DPR," kata
Shinta kepada Kontan, Minggu (2/2).
Yang terang, Shinta meyakini pemerintah berkomitmen penuh dalam membuat
omnibus law cipta lapangan kerja. Menurutnya, pemerintah perlu diberi kesempatan
dalam menyelesaikan draf final omnibus law cipta lapangan kerja.
"Kami yakin pemerintah akan membahas dengan seluruh pemangku kepentingan.
Namun kita perlu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyelesaikan
final draft yang ada dan dimasukkan ke DPR. Pada akhirnya omnibuslaw ini
bertujuan untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan Perpajakan," jelas Shinta.
Page 57 of 186.
