Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 56

Title          TETEN: OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DUKUNG UMKM
               Media Name     jateng.antaranews.com
               Pub. Date      02 Februari 2020
                              https://jateng.antaranews.com/berita/288867/teten-omnibus-law-cipta-la pangan-kerja-
               Page/URL
                              dukung-umkm
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Solo - Menteri Koperasi (Menkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI Teten
               Masduki menyatakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempermudah
               tumbuh kembang UMKM salah satunya dari sisi pengupahan.

                "Omnibus Law ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama soal
               kebijakan pengupahan karena pada aturan ini untuk kebijakan pengupahan UMKM
               dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, artinya nanti UMKM akan lebih
               kompetitif dibandingkan dengan usaha besar," katanya di Solo, Jawa Tengah,
               Minggu.


                Bahkan, dikatakannya, kebijakan ini akan mampu mendorong kemitraan atau usaha
               besar dengan melakukan  subcontracting  dengan koperasi atau UMKM.


                "Pada  subcontracting  ini artinya perusahaan besar membagi produksinya ke
               UMKM lain. Di sisi lain peluang ini harus ditangkap oleh para UMKM untuk
               meningkatkan kapasitas produksinya," katanya.


                Ia mengatakan dengan berlakunya Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja, industri
               yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain karena mencari
               upah tenaga kerja yang lebih murah, nantinya tidak lagi demikian karena lebih
               memilih bermitra dengan UMKM.


                Sementara itu, mengenai kemungkinan terjadinya upah UMKM di bawah standar
               karena pengecualian tersebut, menurut dia, tergantung kesepakatan antara pekerja
               dengan pemilik usaha.

                "Dikecualikan ini tidak harus sama dengan yang normal, mengenai kemungkinan
               nantinya upah di bawah standar itu tergantung dari kesepakatan," katanya.


                Ia mengambil contoh adanya perusahaan garmen yang pekerjaan rajutnya
               dikerjakan di perumahan orang per orang. Ia mengatakan satu hal yang dilupakan
               adalah hak buruh menjadi tidak terlindungi.

                "Maka kami ingin masyarakat industri perumahan berkoperasi sehingga terjalin
               hubungan  subcontracting  yang lebih formal, yang lebih sejahtera, dan lebih
               melindungi hak-hak pekerja," katanya.





                                                       Page 55 of 186.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61