Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 51

Title          PEMERINTAH DINILAI BELUM SIAP BAHAS OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      02 Februari 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-dinilai-belum-siap-bahas -omnibus-law-
               Page/URL
                              cipta-lapangan-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yoyok

               KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh
               menilai pemerintah belum siap dalam pembahasan omnibus law cipta lapangan
               kerja. Pasalnya, hingga saat ini draf omnibus law itu hingga saat ini belum diketahui
               masyarakat.

               Selain itu, surat presiden untuk omnibus law tersebut juga belum ditandatangani
               presiden. "(Ini menandakan) pemerintah belum siap," kata Nihayatul kepada
               Kontan, Ahad (2/2).

               Nihayatul berharap substansi atau pasal-pasal dalam omnibus law cipta lapangan
               kerja dapat mengakomodasi semua kepentingan pemerintah, pengusaha maupun
               buruh. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan karena adanya omnibus
               law tersebut serta penolakan omnibus law dari masyarakat.

               Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, kesiapan pemerintah
               dalam pembuatan omnibus law ini belum bisa dinilai. Pasalnya, hingga saat ini pun
               masyarakat belum ada yang mengetahui bagaimana draf omnibus law cipta
               lapangan kerja.

               "Bagaimana mau menilai kesiapannya kalau drafnya saja kita belum tahu," kata
               Alamsyah kepada Kontan.co.id, Minggu(2/2).

               Alamsyah menyayangkan transparansi dari pemerintah yang tidak melakukan
               sosialisasi substansi draf omnibus law tersebut. Menurutnya, karena kurang
               transparansi dan sosialisasi itulah yang menyebabkan masyarakat seperti buruh
               khawatir hak-hak nya sebagai pekerja dikurangi atau bahkan dihilangkan.

               Alamsyah berharap pemerintah maupun DPR mesti mempertimbangkan masukan-
               masukan dari semua pihak terkait selama pembahasan omnibus law itu di DPR.






                                                       Page 50 of 186.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56