Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 49
Title ANGGOTA DPR: RUU OMNIBUS LAW UTAMAKAN PENDAPAT PUBLIK
Media Name antaranews.com
Pub. Date 02 Februari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1275821/anggota-dpr-ruu-omnibus-law- utamakan-
Page/URL
pendapat-publik
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Anggota Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menilai rancangan undang-
undang (RUU) mengenai omnibus law yang sedang disusun pemerintah harus
diikuti sosialisasi ke publik yang cukup maksimal dan mendengarkan masukan
sejumlah pihak terkait dengan kontennya.
"Saya mendukung namun dengan catatan harus diikuti sosialisasi ke publik yang
cukup maksimal dan partisipasi optimal sejumlah pemangku kepentingan secara
berimbang," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bahwa rencana pemerintah mengenai omnibus law juga dituntut
menempuh berbagai cara maupun sosialisasi yang santun dan bijak, komprehensif,
dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aspirasi warga
masyarakat awam secara optimal serta berkeadilan sosial.
Marwan menegaskan bahwa sejak perumusan pasal-pasal perundangan omnibus
law sampai penerapan dan pelaksanaan nanti harus mempertimbangkan berbagai
kritikan konstruktif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya oleh
jajaran pemerintah.
"Pada pidato pelantikan 20 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo pertama kali
menyampaikan rencana pemerintah membuat omnibus law dan akan berdampak
terhadap sekitar 82 undang-undang terkait sebelumnya. Rencananya, awal Februari
ini RUU omnibus law akan diserahkan ke DPR melalui Badan Legislasi DPR dan
akan memasuki pembahasan," ujarnya.
Marwan menilai omnibus law , antara lain bersubstansikan mengenai cipta
lapangan kerja dan perpajakan memang bertujuan baik, misalnya mencari jalan
keluar mengurangi tingkat pengangguran, mengejar investasi secara besar-besaran,
dan berupaya menyederhanakan sistem perizinan dan perpajakan.
Sejak awal Januari 2020, mantan Menteri Desa-PDTT itu sudah menegaskan bahwa
pentingnya menggenjot pelaksanaan pemerintah Program Reforma Agraria,
terutama terkait dengan legalisasi aset tanah yang berpotensi besar untuk
dimanfaatkan warga masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Page 48 of 186.
