Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 50
"Pemerintah sudah menargetkan legalisasi aset tanah hingga 9 juta hektare bidang
lahan melalui redistribusi sertifikat tanah rakyat. Hingga akhir 2019, bila tidak salah
baru sekitar 1 juta bidang lahan yang tersertifikasi," ujarnya.
Marwan mengutip data di Kementerian ATR/BPN yang menyebutkan reformasi
agraria juga mencakup program perhutanan sosial dan nantinya masyarakat diberi
hak mengelola kawasan hutan selama 35 tahun.
Terkait dengan mendorong program tersebut, menurut dia, sudah ada Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (PPTKH).
"Melalui perpres tersebut, Pemerintah membentuk tim di berbagai daerah buat
mengidentifikasi lahan hutan yang dapat dikelola masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, menurut dia, sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) telah memberikan peta indikatif sebesar 994.000 hektare untuk program
perhutanan sosial.
Pewarta: Imam Budilaksono Editor: D.Dj. Kliwantoro COPYRIGHT (c)2020 .
Page 49 of 186.
