Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 48

"Namun ada juga saham yang pernah di LQ45, namun sudah keluar, seperti antara
               lain saham PGAS dan ANTM. Jumlah saham non LQ45 tersebut hanya sekitar 2%
               besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK," ucapnya.


                Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan
               Hukum Publik, kegiatan operasional BPJAMSOSTEK termasuk pengelolaan dana
               telah diawasi dan diaudit oleh berbagai lembaga berwenang seperti BPK, OJK dan
               KPK.

                "Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten
               dengan saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas
               yang baik dan memberikan deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa
               fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam melakukan
               seleksi emiten. Jadi tidak ada investasi di saham yang biasa disebut saham
               gorengan," tegas Agus.

                Agus pun berjanji akan terus mengawal dan memastikan kegiatan operasional
               selalu berjalan pada koridor yang telah ditentukan.

                "Semua masukan positif dari stakeholder selalu kami tindaklanjuti, apalagi dari KPK.
               Kami juga berharap masyarakat juga ikut andil dalam mengawal operasional
               BPJAMSOSTEK karena pada dasarnya pengelolaan kami sangat transparan dan
               seluruh pekerja bisa ikut mengawasi operasional kami," imbuh Agus.


                Senada dengan Agus, Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan
               mengatakan bahwa kinerja BPJAMSOSTEK dalam bidang pengelolaan investasi
               secara keseluruhan telah mencapai hasil yang baik, dan tidak ada temuan KPK
               tentang kerugian pada investasi BPJAMSOSTEK.

                 Deputi Pencegahan Korupsi KPK menyatakan BPJAMSOSTEK merupakan salah satu
               pengelola dana publik terbesar di Indonesia, sehingga pastinya masuk radar KPK.

                "Kami di KPK tentunya akan terus mengawasi kinerja BPJAMSOSTEK, terutama
               bidang investasi. Dalam pengawasan kami, tidak ada ditemukan kerugian Rp13
               Triliun seperti isu yang diedarkan pihak tidak bertanggungjawab. BPJAMSOSTEK
               juga selalu kooperatif dalam menerima saran dari kami dan selalu berkonsultasi agar
               tidak terjadi kesalahan dalam operasionalnya," tutur Pahala Nainggolan  Dirinya
               berpesan BPJAMSOSTEK yang saat ini tengah menjadi sorotan karena besarnya
               dana yang dikelola, harus terus fokus menjaga Good Governance, dan mengelola
               kegiatan operasional secara prudent, serta jangan takut menghadapi intervensi dari
               pihak manapun.

                "Kami siap mendampingi BPJAMSOSTEK untuk menghadapi intervensi dari dalam
               atau luar dalam pengelolaan dananya. Bagi KPK ini merupakan cara strategis
               pencegahan korupsi dan bagian dari pelayanan publik," pungkasnya.

                   (ega/ega)





                                                       Page 47 of 186.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53