Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

Ida menjelaskan, saat ini jumlah pekerja informal jauh lebih banyak dibanding pekerja formal.
Namun sayangnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.
Padahal, menurut Ida, baik pekerja formal maupun informal, keduanya memiliki risiko kerja.
Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini membuat setiap pekerja perlu mendapatkan jaminan
sosial. "Para pekerja seperti guru honorer, guru ngaji, marbot masjid, pengemudi ojek online,
nelayan, petani, mereka semua sangat rentan dalam melakukan pekerjaan, jadi ini penting untuk
pemerintah daerah memberikan pelindungan sosial baik ke depannya," kata Ida, Jumat, 17
September 2021.

Hal tersebut disampaikan Ida pada acara Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja
Bukan Penerima Upah sekaligus memberikan secara simbolis santunan kepada keluarga pekerja
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Cilegon, Banten.

Ida saat itu sempat berdiskusi dengan salah satu keluarga penerima santunan sekaligus sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni Ibu Mulyati, istri dari Syarifuddin yang telah meninggal.
Putri Mulyati mendapat santunan berupa bantuan beasiswa pendidikan sampai lulus perguruan
tinggi karena Syarifuddin terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan membayar iuran program mulai Rp 16.800 per bulan, kata Ida, pekerja akan
mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Adapun manfaat JKK berupa pengobatan tanpa batas biaya, serta Jaminan Kematian (JKm) yang
manfaatnya akan diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.

Ida memaparkan, jika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal, maka pendidikan anaknya
ditanggung sampai perguruan tinggi. "Kemudian yang di-cover tidak hanya 1 anak, tapi 2 anak.
Itu salah satu cara kita melahirkan generasi-generasi baru yang masa depannya sudah kita
pikirkan."

265