Page 364 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

PEMERINTAH PERKUAT KOMITMEN BIDANG KETENAGAKERJAAN BAGI
DISABILITAS DI DAERAH
Pemerintah terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam
mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono mengatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan
dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi
termasuk bidang ketenagakerjaan.

“Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas,” ucap Suhartono dalam siaran pers yang
diterima pada Jumat (17/9).
Dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia Kemnaker telah
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tandas Suhartono.

Suhartono mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memiliki concern yang tinggi
terhadap isu disabilitas, khususnya bidang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar
ULD ini bisa dapat diimplementasikan secepatnya.

“Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita
penyandang disabilitas,” ucap Suhartono.

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, ini merupakan langkah yang tepat dalam
menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dunia usaha baik swasta,
BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak dan meningkatkan sinergi program khususnya di lingkup Provinsi Jambi.

“Saya minta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk menyiapkan unit layanan
disabilitas dan bermitra dengan dunia usaha dan industri dalam upaya meminimalisir angka
pengangguran terutama pada tenaga kerja disabilitas,” kata Abdullah.

363