Page 368 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

(Tulungagung). Penandatangan tersebut merupakan bagian dari kerjasama Kalyanamitra
dengan UN Women dalam mengimplementasikan program “Peningkatan Kapasitas Desa dan
Komunitas Migran Untuk Pencegahan dan Respon Kekerasan Terhadap Pekerja Migran
Perempuan dan Trafficking” selama dua tahun (2020- 2022).

Rafail menilai, penandatangan SK Enam Desa ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presinden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Desa bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO
karena desa memiliki akses untuk bersentuhan langsung kepada masyarakat. Apalagi
berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 83.820 desa yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.

“Berbagai upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara komprehensif, terus-
menerus, berkelanjutan, dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, organisasi
masyarakat sipil, dan semua lapisan masyarakat,” tegas Rafail.

Ia mengingatkan, modus-modus TPPO dari waktu ke waktu terus berkembang didorong oleh
perkembangan teknologi. Hal ini menjadikan TPPO sebagai kejahatan yang tidak mudah
ditangani.

Pelaku TPPO seringkali mengiming-imingi korban dengan kehidupan yang lebih sejahtera dengan
memanfaatkan kerentanan-kerentanan seperti kemiskinan atau keluarga yang terlilit
hutang.(Rafail Walangitan)

“Pelaku TPPO seringkali mengiming-imingi korban dengan kehidupan yang lebih sejahtera
dengan memanfaatkan kerentanan-kerentanan seperti kemiskinan atau keluarga yang terlilit
hutang,” tegasnya.
Korban TPPO diperdagangkan untuk menjadi pekerja, dikawinkan secara paksa, serta dijadikan
pekerja seks komersial. Kebanyakan pelaku TPPO sudah tergabung dalam sindikat yang sudah
terstruktur, terorganisir, dan tersistem.

Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini, berkembang modus baru dalam TPPO, yaitu pelaku
seringkali menggunakan media sosial untuk mendekati korban, berperilaku sebagai orang yang
dapat dipercaya korban, hingga kemudian korban terjebak untuk dieksploitasi. Bahkan, korban
TPPO sering digunakan menjadi pelaku perekrutan kasus TPPO.

Wajah perempuan Indonesia

Ketua Kalyanamitra, Listyowati mengungkapkan, jika bicara pekerja migran Indonesia,
sesungguhnya (kita) sedang berbicara tentang wajah perempuan Indonesia. Sebab, mayoritas
PMI adalah perempuan. “Kerentanan perempuan pekerja migran Indonesia jadi salah alasan
fokus perhatian kami, karena sampai detik ini masih dialami perempuan PMI,” tegas Listyowati.

Oleh karena itulah, saat ini, Kalyanamitra bersama UN Women, Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) serta pemerintah desa, bekerja di enam desa, yang menjadi kantong perempuan pekerja
migran, untuk membangun dan membentuk sistem penanganan dan pencegahan TPPO dan
kekerasan terhadap perempuan.

“Salah satu caranya bagaimana sistem itu dilembagakan, dan berada dalam nomenklatur dan
berada dalam satuan tugas di pemerintahan desa, tentang pencegahan dan penanganan TPPO
di desa. Karena memang isu PMI bukan isu mudah, maka butuh kerja sama multistakeholder,

367