Page 625 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021
P. 625
MULAI FEBRUARI 2022, PEGAWAI KENA PHK DAPAT JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
Mulai Februari 2021, seluruh peserta BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Manfaat ini diberikan kepada peserta yang bekerja di perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan
swasta, buruh harian lepas yang bekerja pada pemberi kerja, hingga karyawan toko skala kecil
dan mikro.
Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bandung Suci Erni Purnamawati mengatakan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai, pelatihan dan info pasar
kerja.
Manfaat tersebut akan diberikan setelah pekerja diverifikasi oleh BPJAMSOSTEK dan memenuhi
syarat sebagai penerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Uang tunai ini merupakan tambahan manfaat lain selain manfaat uang jaminan hari tua dan
uang jaminan pensiun peserta BPJAMSOSTEK dan didapatkan secara cuma-cuma tanpa adanya
iuran tambahan,” katanya di Bandung, Jumat 17 September 2021.
JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, termasuk juga akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja gratis dan bersertifikasi.
Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja
kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi
risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.
Dijelaskan tenaga kerja korban PHK yang berhak mendapatkan manfaat bantuan uang tunai
mulai Februari 2023 adalah setiap Warga Negara Indonesia yang di PHK namun belum mencapai
usia 54 tahun.
“Bekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah
mengikuti 4 program (JKK, JKM, JHT dan JP) atau bekerja pada pemberi kerja atau badan usaha
skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JK dan JHT). Terakhir tenaga kerja
tersebut juga harus didaftarkan perusahaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan,” katanya.
Adapun tenaga kerja yang berhak mendapatkan bantuan uang tunai adalah peserta yang telah
menjadi peserta Program JKP BPJAMSOSTEK minimal 12 (dua belas) bulan masa iur dalam 24
bulan kepesertaan.
“Untuk menyukseskan terealisasinya bantuan ini, kami butuh bantuan semua HRD perusahaan
di seluruh Kota Bandung untuk melengkapi data aset, omset tenaga kerja (NIK, nomor
handphone dan email), nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi
pekerja/buruh dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),” ucapnya.***
624
