Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 205
Title OMNIBUS LAW, PEMANGKASAN BIROKRASI DAN PEMULIHAN KONDISI EKONOMI
Media Name rmol.id
Pub. Date 15 April 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/04/15/430495/omnibus-law-pemangkasan -birokrasi-
Page/URL
dan-pemulihan-kondisi-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Omnibus law RUU Cipta Kerja ada sebagai penyederhanaan regulasi yang selama ini
kerap menjadi penghalang investasi di tanah air. Dengan pembahasan yang kini
berada di meja Badan Legislasi DPR RI, laju perekonomian diharapkan tidak
terhalang lagi.
Di Raker, Fraksi Demokrat Tolak Bahas Omnibus Law Dan Minta Fokus Penanganan
Covid-19 "Dengan adanya omnibus law, jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit
karena regulasi yang panjang akan terpangkas. Dampaknya, proses investasi yang
selama ini dikeluhkan oleh sebagian investor akan berjalan dengan cepat," kata
Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), Arven Marta kepada
wartawan, Rabu (15/4).
"Menurut saya (Omnibus Law) baik bagi iklim investasi di Indonesia dan bisa
memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia," sambungnya.
Ia meyakini, ke depan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan akan saling mendukung dan
saling melengkapi, serta dapat menjadi pemantik demi mengupayakan cita-cita
bersama untuk kepentingan ekonomi nasional. Perpaduan keduanya dinilai tepat
jika diimplementasikan di tengah dinamika ketidakpastian geopolitik global saat ini.
Pada praktiknya, omnibus law Cipta Kerja akan menyasar 11 hal pokok, yakni
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan,
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, juga
investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.
Dari sebelas hal pokok tersebut, dirancang penyederhanaan yang meliputi perizinan
dasar (izin lokasi, perizinan lingkungan, perizinan bangunan gedung) serta perizinan
sektor yang mencakup lima belas sektor.
Di lain sisi, omnibus law Perpajakan mencakup enam pilar, yaitu pendanaan
investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak,
keadilan iklim berusaha, dam fasilitas. Keenam pilar tersebut akan fokus pada
penguatan peran instrumen fiskal sebagai counter cyclical dalam menjaga
kestabilan ekonomi dengan memastikan kemudahan iklim berinvestasi.
Page 204 of 219.
