Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 102
Title KEMENAKER KAJI PENGHAPUSAN UPAH MINIMUM KABUPATEN
Media Name kumparan.com
Pub. Date 11 Desember 2019
https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenaker-kaji-penghapusan-upah-mi nimum-
Page/URL
kabupaten-1sQQHR1NWTS
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan mewacanakan bakal menghapus Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia. Jika aturan itu jadi, maka gaji para buruh
hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Namun hingga saat ini, wacana tersebut masih dalam kajian. Selama ini, UMK
diterbitkan oleh gubernur atas rekomendasi dari bupati atau walikota.
"Yang wajib adalah UMP, itu sudah ada di PP (peraturan pemerintah) wajib, tapi
yang lain (UMK) boleh ada, boleh tidak, gubernur boleh menetapkan boleh tidak,
dari situ dasarnya," kata Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar
Titus Jogaswitani dalam diskusi Pas FM di Jakarta, Rabu (11/12).
Dinar mengatakan, selama ini UMK tiap kota dan kabupaten berbeda. Hal ini
mengacu pada kemampuan tiap daerah.
Selain itu, UMK juga bisa lebih tinggi tergantung dari pertumbuhan ekonomi tiap
daerah. Artinya, UMK bisa lebih tinggi dari UMP.
"Misalnya UMP Jawa Barat Rp 1,7 juta, ternyata ada kota atau kabupaten yang
produktivitasnya bagus, kemampuan daerah lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi
lebih tinggi, itu boleh menetapkan upah minimum lebih tinggi dari UMP," katanya.
Rencana penghapusan UMK ini menimbulkan polemik. Protes datang dari buruh
yang UMK-nya lebih besar dari UMP. Sebagai contoh, UMK Karawang tahun ini
mencapai Rp 4,23 juta. Tapi UMP Jawa Barat hanya Rp 1,66 juta.
Page 101 of 110.
