Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 109
Title UPAH MINIMUM 2021 BAKAL MEMASUKKAN KOMPONEN KHL BURUH
Media Name kumparan.com
Pub. Date 11 Desember 2019
https://kumparan.com/kumparanbisnis/upah-minimum-2021-bakal-memasukkan -
Page/URL
komponen-khl-buruh-1sQPZthuCyQ
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah bakal kembali memasukkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
buruh untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Komponen ini
bakal dipakai khusus pada 2021.
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani
menjelaskan, dimasukkannya komponen KHL pada penghitungan kenaikan UMP
2021 karena tahun depan pemerintah bakal memperbarui komponen dan jenis KHL.
"Selama ini kan pakai formula (kenaikan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi). Tapi 2021 penghitungan upah minimum pakai komponen dan jenis KHL
tok!" kata Dinar usai diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Millennium, Jakarta,
Rabu (6/12).
Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, KHL menjadi dasar penghitungan kenaikan UMP tiap lima tahun sekali.
Itu artinya, KHL terakhir kali dimasukkan pada kenaikan UMP 2015.
Sejak 2016, kenaikan UMP tak menyertakan KHL, tapi formulasi inflasi,
pertumbuhan ekonomi, dan UMP 2015 yang sudah memasukkan KHL di dalamnya.
Karena komponen dan jenis KHL harus diperbarui tiap lima tahun sekali, makanya
pada 2021 komponen tersebut kembali dimasukkan dalam penghitungan UMP.
Dinar menuturkan, komponen dan jenis KHL yang bakal diperbarui lima tahun ke
depan bakal diterbitkan pada Januari 2020. Saat ini, pihaknya telah selesai
melakukan kajian mengenai revisi KHL untuk buruh. Tapi, dia enggan membeberkan
apa saja komponen yang berubah dalam KHL tahun depan.
"Awal tahun harus udah keluar permen baru inilah yang bakal digunakan kembali.
Berapa sih kebutuhan pekerja di seluruh kabupaten dan kota. Apakah kembali ke
awal lagi. Hitung ulang. Paling tidak 2020 awal," ucapnya.
Menurutnya, kajian untuk KHL lima tahun mendatang telah rampung Oktober lalu
oleh Dewan Pengupahan Nasional. Lembaga tersebut terdiri atas Direktorat Jenderal
Pengupahan, pengusaha, dan para buruh. Komponen KHL yang telah disahkan ini
Page 108 of 110.
