Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 110
Title BURUH DEPOK MINTA RIDWAN KAMIL REVISI SK UPAH MINIMUM
Media Name merdeka.com
Pub. Date 30 November 2019
https://www.merdeka.com/peristiwa/buruh-depok-minta-ridwan-kamil-revis i-sk-upah-
Page/URL
minimum.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok
meminta adanya Surat Keputusan (SK) soal upah minimum. Mereka bersama Aliansi
Buruh di Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengubah
Surat Edaran Nomor: 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, menjadi surat keputusan
(SK).
Ketua FSPMI Cabang Kota Depok Widodo Pratikno mengatakan, pihaknya sudah
bertemu dengan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad menyampaikan aspirasi perihal
surat edaran tersebut. Dikatakan bahwa pengupahan merupakan masalah krusial
yang menyangkut kehidupan pekerja, sehingga perlu ada ketetapan hukum.
"Sesuai amanah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai aturan Tenaga
Kerja, pengupahan di Kota maupun Kabupaten ditetapkan dan di rekomendasi oleh
Gubernur. Tetapi di sini Ridwan Kamil hanya mengeluarkan surat edaran, yang tidak
berkekuatan hukum menurut kami," kata Widodo, Jumat (29/11).
Selain itu, yang membuat miris aliansi pekerja hanya Gubernur Jawa Barat saja
yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan pengupahan.
"Hanya di Jabar saja, yang Gubernurnya mengeluarkan surat edaran. Sedangkan, di
wilayah Indonesia lain aparatur pemerintahan sudah menetapkan SK terkait
pengupahan," bebernya.
Dia dan para pekerja merasa khawatir apabila aturan pengupahan tidak di tetapkan
maka pihak perusahaan bisa saja memberikan gaji yang tidak sesuai.
"Ini sangat buruk contoh gaji Rp 4 juta, tapi perusahaan hanya bisa dua juta.
Sedangkan di sini, aturan hanya sebatas surat edaran tidak ada kepastian hukum,"
tegasnya.
FSPMI Kota Depok akan menunggu respons dari Gubernur Jawa Barat, apakah akan
menindaklanjuti aspirasi mereka atau tidak.
"Sampai tanggal 2 Desember besok tidak ada kejelasan kami siap adakan aksi
besar-besaran di depan Gedung Sate (Pemprov Jabar)," pungkasnya. [fik]
Page 109 of 170.
