Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 106
Title DPD RI: BANYAK PEKERJA MIGRAN MENGADU NASIB LEWAT JALUR ILEGAL
Media Name jpnn.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.jpnn.com/news/dpd-ri-banyak-pekerja-migran-mengadu-nasib-l ewat-jalur-
Page/URL
ilegal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Meski Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor
260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia pada Pengguna Perseorangan, khususnya sektor pembantu rumah tangga
di seluruh negara Timur Tengah, masih terdapat banyak Pekerja Migran Indonesia
yang mengadukan nasibnya melalui jalur ilegal.
Permasalahan ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI dan
rombongan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai dan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh Dr. Mahyudin
pada tanggal 26-30 November 2019.
"Permasalahan Pekerja Migran Indonesia ilegal memang ada dari mulai hulu hingga
hilir, dan pada ujungnya nasib Pekerja Migran Indonesia yang mengkhawatirkan,"
ujar Mahyudin Rabu 27 November 2019.
Kunjungan tersebut dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diikuti oleh
8 Anggota DPD RI, H. Dedi Iskandar Batubara, Dr. Badikenita Br Sitepu, Dr.
Muhammad J Wartabone, Hasan Basri, Iskandar Muda Baharudin Lopa, Hj. Yustina
Ismiati, H. Ahmad Kanedi, dan Dr. Abdul Rahman Thaha, Konsul Jenderal Republik
Indonesia di Dubai, Ridwan Hasan dan Pekerja Migran Indonesia di Dubai.
Mahyudin melihat kompleksitas permasalahan Pekerja Migran Indonesia ilegal, mulai
dari pemalsuan dokumen perjalanan, rendahnya keterampilan pekerja, kurangnya
informasi tentang sponsor atau agen yang mengirim pekerja migran Indonesia,
regulasi yang belum memihak sepenuhnya kepada pekerja migran Indonesia.
Oleh karena itu, Kunjungan Kerja hari ini bertujuan untuk memperoleh berbagai
informasi terkini dalam memetakan permasalahan pekerja migran Indonesia,
khususnya pekerja migran Indonesia, guna menjadi bahan dalam perumusan
pertimbangan dan keputusan DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
penyempurnaan legislasi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Page 105 of 170.
