Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 104
Title KANG EMIL TERBITKAN SK, BURUH PERTIMBANGKAN BATALKAN AKSI
Media Name elshinta.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.elshinta.com/news/194078/2019/12/01/kang-emil-terbitkan-sk -buruh-
Page/URL
pertimbangkan-batalkan-aksi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Buruh mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi besar-besaran setelah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
"Karena Gubernur sudah merespon tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran
menjadi surat keputusan, tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak
melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang sudah direncanakan," kata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Minggu (1/12).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan
tentang UMK menggantikan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos terkait dengan
UMK tahun 2020. Said Iqbal menilai keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut sudah
benar, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Keputusan ini memberikan
kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak membayar upah di bawah
UMK," katanya.
Dengan adanya keputusan itu, pengusaha yang tidak membayar upah di bawah
UMK bisa dipidana. Selanjutnya, Said yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), meminta gubernur untuk memberikan sikap yang
sama terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Kami
meminta agar UMSK segera ditetapkan menggunakan surat keputusan, bukan
dengan surat edaran," ujarnya.
Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya
(UMPK) yang nilainya di bawah upah minimum, karena upah minimum adalah upah
terendah di suatu daerah. "Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja untuk membayar upah di bawah upah minimum.
Kesepakatan yang demikian melanggar hukum, sehingga harus dinyatakan batal
demi hukum," kata Iqbal, dikutip Antara.
Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat
Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai upah padat karya, kata dia lebih lanjut.
(Ank)
Page 103 of 170.
