Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 100
Title MESKI GUBERNUR JABAR TERBITKAN SK UMK 2020, BURUH TETAP BAKAL MOGOK
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01323869/meski-gubernur -jabar-
Page/URL
terbitkan-sk-umk-2020-buruh-tetap-bakal-mogok
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Belum ada keterangan resmi terkait SK Gubernur Jabar soal UMK 2020, tapi salinan
SK UMK 2020, telah diterima oleh kalangan serikat pekerja.
Sebelumnya, serikat buruh menuntut gubernur untuk mencabut Surat Edaran soal
UMK 2020 dan menggantinya dengan SK Gubernur.
Namun, meski hal itu sudah dikabulkan, ternyata buruh akan tetap menggelar aksi
untuk rasa, dan mogok bekerja pada tanggal 2, 3, 4, dan 6 Desember 2019 di
Gedung Sate, Bandung. Pasalnya ada poin keputusan yang dinilai harus diperbaiki.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat
(Jabar), Roy Jinto Ferianto menuturkan, pihaknya akan tetap menggelar aksi mulai
Senin, 2 Desember 2019 besok, karena diktum ke-7 huruf d masih masalah buat
kalangan serikat pekerja.
"KSPSI Jawa Barat meminta Gubernur untuk merevisi diktum ke-7 point d karena itu
memberikan ruang kepada perusahaan padat karya, yang tidak mampu untuk tidak
mengajukan penangguhan hanya cukup kesepakatan dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja diperusahaan masing-masing dan disahkan oleh Disnaker Jawa
Barat," ujar Roy, Minggu, 1 Desember 2019.
Berdasarkan ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 tahun
2003, kata Roy, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum
mengajukan penangguhan ke Gubernur.
Dengan kata lain diterima atau tidaknya penangguhan UMK tersebut tergantung
keputusan Gubernur bukan disahkan Disnaker Jawa Barat.
"Selain itu juga adanya diskriminasi dalam Diktum 7 di mana perusahaan diluar
industri padat karya mengajukan penangguhan ke Gubernur sebagaimana diktum 7
huruf a b dan c sedangkan penangguhan padat karya huruf d melalui disnaker
jabar, dan ini bertentangan dengan ketentuan UU 13/2003 karena penangguhan itu
harus kepada Gubernur," Ucap dia.
Roy pun melanjutkan, kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang
Page 99 of 170.
