Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 97
SK GUBERNUR JABAR UMK 2020 TERBIT, POIN 7 YANG RANCU MALAH PANCING
Title
KEGERAMAN BURUH
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 01 Desember 2019
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01323878/sk-gubernur-ja bar-umk-
2020-terbit-poin-7-yang-rancu-malah-pancing-kegeraman-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Terbitnya SK Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, tak
menyurutkan niat jajaran buruh untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Pasalnya, buruh menilai, SK sebagai pengganti Surat Edaran (SE) terkait UMK 2020
tetap memberi celah bagi perusahaan, untuk menghindari kewajiban membayar
UMK sesuai ketetapan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberlakukan SK UMK Kab/Kota tahun 2020 mulai
1 Desember 2019. Dalam SK tersebut, dinyatakan mencabut dan menyatakan tidak
berlaku Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 561/75/Yanbangsos tentang
Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2020.
"Sepertinya aksi tetap jadi. Ada satu klausul yang perlu diluruskan karena
inkonsistensi," ujar Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cimahi
Asep Jamaludin, Minggu 1 Desember 2019.
Menurut Asep, kerancuan muncul pada penetapan point 7 terkait penangguhan
penerapan UMK 2020. Pada huruf "D" tertulis "Dalam hal pengusaha termasuk
industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota 2020
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan
perundingan bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
tingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat."
"Walaupun dikhususkan untuk industri padat karya atau bagi perusahaan yang tidak
mampu, sementara kami tidak tahu parameter perusahaan yang tidak mampu
seperti apa. Selain itu, penangguhan hanya melalui persetujuan Disnakertrans Jabar
padahal di aturan lebih tinggi harusnya oleh Gubernur Jabar," katanya.
Sebelum SK terbit, mensikapi rencana aksi buruh all out sejumlah perusahaan di
Kota Cimahi menerapkan kebijakan yang dinilai menggiring buruh agar tidak ikut
serta unjuk rasa.
Page 96 of 170.
